Dec

01

2020

Berita | Event SEVIMA | Webinar

Sukses Memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah di Tengah Pandemi

• by   Seprila Mayang SEVIMA

SEVIMA.COM – Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) merupakan capaian dari suatu pembelajaran yang mencakup seluruh aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Capaian ini dibutuhkan untuk memperoleh hasil memuaskan di akhir perkuliahan. Sehingga, capaian tersebut dijadikan sebagai tolok ukur selama proses belajar mengajar.  Menerapkan capaian pembelajaran, ternyata membawa dampak terhadap tersendiri bagi suatu pembelajaran. Tanpa adanya standar capaian pembelajaran, kualitas program studi maupun perguruan tinggi akan menurun. Sehingga, ini akan menghambat kegiatan belajar-mengajar di suatu perguruan tinggi.  Keadaan semakin memburuk ketika pandemi mulai merajalela di Indonesia. Para pendidik harus mencari strategi yang tepat untuk diaplikasikan kepada seluruh perguruan tinggi.  Melihat situasi dan kondisi seperti sekarang ini, SEVIMA memberikan jalan keluar melalui Webinar dengan tema ‘Langkah Sukses Memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)’. Menghadirkan pembicara yang kompeten dalam pembelajaran online learning, yaitu Dr. Uwes Anis Chaeruman (Dewan Penasihat Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia (APS-TPI)), Syarif Iqbal, S. Sos, M.A (Dosen Hubungan Internasional), dan Tim Pengembang Konten E-Learning IAIN Parepare.  — Banyak yang mengira, adanya pandemi yang sedang mewabah di negeri kita akhir-akhir ini membuat sistem pembelajaran harus dilakukan secara online. Sayangnya anggapan itu kurang tepat. Sistem pembelajaran online seperti ini memang sudah mulai dirintis sejak tahun 2013 silam. Metode ini merupakan suatu gambaran pembelajaran online di masa mendatang.   “Pemerintah dan pihak pendidikan tinggi sudah merencanakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari beberapa tahun lalu. Mereka beranggapan, dengan menerapkan metode PJJ tersebut sistem belajar mengajar akan lebih mudah diaplikasikan dengan baik,” ujar Uwes.  Di Indonesia, belum banyak pihak perguruan tinggi menggunakan metode ini. Namun sejak pandemi, akhirnya seluruh elemen pendidikan di Indonesia menggunakan metode tersebut.   Dalam bukunya yang berjudul ‘PEDATI: Model Desain Sistem Pembelajaran Blended’, Uwes menjelaskan mengenai metode PEDATI (Pembelajaran Daring Perguruan tinggi). Metode ini bisa dijadikan salah satu opsi untuk melakukan e-learning, khususnya learning pathway.  Metode pembelajaran ini, bisa menjamin terwujudnya CPMK dalam pembelajaran daring.  E-learning sendiri menurut Uwes bisa dibagi menjadi dua hal: synchronous learning dan asynchronous learning.  Synchronous learning adalah suatu metode yang digunakan para pengajar melalui pembahasan perkuliahan secara langsung, baik melalui Live Synchronous learning (tatap muka) dan Virtual Synchronous (tatap maya).  Berbeda dengan Synchronous learning, Asynchronous merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi modern, seperti aplikasi dan fitur-fitur tertentu. Asynchronous dibagi menjadi dua, yaitu Self Directed Asynchronous dan Collaborative Asynchronous.  Self Directed Asynchronous merupakan metode pembelajaran yang bisa dilakukan secara mandiri, selain itu metode pembelajaran ini bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Menurut Uwes, metode pembelajaran tersebut sangat cocok untuk diaplikasikan selama masa pandemi ini. Terlebih jika digunakan untuk memenuhi kriteria capaian pembelajaran.  Sedangkan Collaborative Asynchronous adalah metode pembelajaran yang bisa dilakukan untuk belajar dan bertukar pikiran dengan satu dengan yang lain melalui media digital. Dengan menggunakan metode ini, dosen dan mahasiswa akan lebih mudah melakukan diskusi dan kolaborasi untuk bertukar pikiran.  Menentukan Metode Belajar yang Tepat Setiap perguruan tinggi memang sudah memiliki pakem yang tepat untuk melakukan pembelajaran tatap maya selama pandemi. Banyak mahasiswa yang merasa bosan dan kurang pas dengan metode yang sudah dilakukan pembelajaran online ini.  Menurut Uwes, untuk mengatasi kebosanan tersebut, pengajar bisa […]

Baca Selengkapnya

Nov

27

2020

Berita | Dunia Kampus | Info Sentra Vidya Utama | Webinar

Kampus Wajib Terapkan Penomoran Ijazah Nasional Mulai Desember

• by   Seprila Mayang SEVIMA

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkanperguruan tinggi menerapkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) mulai Desember 2020. Untuk itu, wajib bagi perguruan tinggi untuk menyiapkannya dengan sangat baik agar mencapai 100 persen eligible. Maraknya pemalsuan ijazah yang terjadi di Indonesia membuat miris semua pihak. Kejadian pemalsuan ijazah tersebut tidak hanya terjadi pada satu wilayah saja, namun terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini mendorong Direktorat Pebelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kebudayaan) melakukan perombakan dan inovasi baru untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan meluncurkan nomor Ijazah yang disebut dengan Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Ketentuan Hukum PIN sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, bahwa hukum pidana akan berlaku bagi perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tingg pabila terbukti melanggar ketentuan tersebut. Sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda senilai Rp1 miliar rupiah.Ini tentu juga berlaku dalam hal pemalsuan ijazah yang terjadi di Indonesia. Perwakilan LLDikti VIII, Muhammad Veridy Samodra dalam siaran persnya mengungkapkan, bahwa PIN dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) sangat penting diberlakukan di seluruh perguruan tinggi. Dengan harapan agar seluruh proses pengeluaran di perguruan tinggi bisa terorganisir sebaik mungkin. Menurut Veridy, berbagai upaya untuk menekan angka pemalsuan ijazah ini terus dilakukan agar tidak merugikan banyak pihak. Dalam hal ini, seluruh proses pemberlakuan PIN dan SIVIL bagi perguruan tinggi juga diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018. Seluruh sistem penomoran pada PIN ini nantinya akan langsung dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan harapan, seluruh ijazah yang keluar bisa terdeteksi dengan baik. Hasil proses PIN itu disebut sebagai Nomor Ijazah Nasional (NINA). Setelah NINA keluar, maka akan diverifikasi secara langsung melalui SIVIL. Metode PIN sendiri memang terbilang masih sangat baru di lingkungan perguruan tinggi, sehingga setiap kampus wajib mengetahui strategi yang tepat untuk menerapkannya. Pada surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh PD Dikti. Prinsip Pengajuan PIN Menurut Kabag PDDikti Universitas Muhammadiyah Mataram), Ramli, terdapat dua prinsip yang bisa diterapkan dalam melakukan penerbitan ijazah. Pertama, prinsip kehati-hatian, bertujuan untuk menjaga keaslian ijazah, sertifikasi profesi, dan sertifikat kompetensi agar ijazah yang sudah dikeluarkan tidak mudah dipalsukan. Prinsip yang kedua yaitu akurasi, ini berfungsi untuk mengatur ketepatan data dan informasi yang dicantumkan di dalam ijazah, sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi sesuai dengan data NIK pada Kartu Tanda Penduduk. Seluruh data mahasiswa yang akan didaftarkan dan diinput dalam PIN wajib untuk dilakukan pengecekan ulang. Pengecekan tersebut utamanya dilakukan pada kolom NIM, NIK, nama mahasiswa, jenis pendaftaran, dan tempat tanggal lahir. Selain itu, data lain yang wajib untuk dilakukan pengecekan adalah jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang sudah ditempuh oleh mahasiswa. Langkah selanjutnya, pengecekan wajib dilakukan pada rekapan AKM. Pada rekapan AKM ini, data yang paling krusial untuk dilakukan pengecekan adalah IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), SKS total, status mahasiswa, dan tentunya status masa studi mahasiswa. “Yang juga tak kalah penting, pengoreksian data wajib dilakukan sedini mungkin untuk menghindari kesalahan input,” terang Ramli Ramli menambahkan, apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data, langsung saja lakukan pengecekan ulang data tersebut. Perbaikan dan pengoreksian data bisa dilakukan melalui feeder yang […]

Baca Selengkapnya

Nov

27

2020

Berita | Dunia Kampus | Event SEVIMA | Info Sentra Vidya Utama | Webinar

Marak Pemalsuan Ijazah, Perguruan Tinggi Wajib Berlakukan PIN per Desember 2020

• by   Seprila Mayang SEVIMA

jpnn.com, JAKARTA – Pemalsuan ijazah di Pendidkan Tinggi masih marak terjadi. Ironisnya, kejadian ini tidak hanya terjadi pada satu wilayah. Inilah yang mendorong LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) melakukan perombakan dan inovasi baru untuk mengatasi masalah tersebut dengan meluncurkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Perwakilan LLDIKTI VIII Muhammad Veridy Samodra, mengungkapkan, PIN dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) sangat penting diberlakukan di seluruh perguruan tinggi. Ini agar seluruh proses pengeluaran nomor ijazah di perguruan tinggi bisa terorganisir sebaik mungkin. “Berbagai upaya untuk menekan angka pemalsuan ijazah ini terus dilakukan agar tidak merugikan banyak pihak,” kata Veridy dalam webinar Strategi Cerdas dalam Pendaftaran PIN untuk mencapai 100% Eligible yang dibesut SEVIMA, baru-baru ini. Dia menjelaskan, seluruh proses pemberlakuan PIN dan SIVIL bagi perguruan tinggi juga diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018. Seluruh sistem penomoran pada PIN ini nantinya akan langsung dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan harapan, seluruh ijazah yang keluar bisa terdeteksi dengan baik. Hasil proses PIN itu disebut sebagai Nomor Ijazah Nasional (NINA). Setelah NINA keluar, maka akan diverifikasi secara langsung melalui SIVIL. “PIN memang terbilang masih sangat baru di lingkup perguruan tinggi, sehingga setiap kampus eajib mengetahui strategi yang tepat untuk menerapkannya,” ucapnya. Dalam surat edaran yang sudah dikeluarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), perguruan tinggi wajib menerapkan PIN mulai Desember 2020. Untuk itu, perguruan tinggi diminta menyiapkannya sedari sekarang agar mencapai 100% eligible. Pada kesempatan sama Kabag PDDikti Universitas Muhammadiyah Mataram, Ramli, S.AP,  mengungkapkan, ada dua prinsip yang bisa diterapkan untuk melakukan penerbitan ijazah. Pertama, prinsip kehati-hatian, bertujuan untuk menjaga keaslian ijazah, sertifikasi profesi, dan sertifikat kompetensi agar ijazah yang sudah dikeluarkan tidak mudah dipalsukan. Prinsip kedua yaitu akurasi. Ini berfungsi untuk mengatur ketepatan data dan informasi yang dicantumkan di dalam ijazah, sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi sesuai dengan data NIK pada Kartu Tanda Penduduk. “Seluruh data mahasiswa yang akan didaftarkan dan diinput dalam PIN wajib untuk dilakukan pengecekan ulang terutama pada kolom NIM, NIK, nama mahasiswa, jenis pendaftaran, dan tempat tanggal lahir,” terang Ramli. Selain itu, data lain yang wajib untuk dilakukan pengecekan adalah jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang sudah ditempuh mahasiswa. Langkah selanjutnya, pengecekan wajib dilakukan pada rekapan AKM. Pada rekapan AKM ini, data yang paling krusial untuk dilakukan pengecekan adalah IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), SKS total, status mahasiswa, dan status masa studi mahasiswa. Yang tak kalah penting, lanjut Ramli, koreksi data wajib dilakukan sedini mungkin untuk menghindari kesalahan input. Jika terjadi kesalahan dalam input data, langsung saja lakukan pengecekan ulang data tersebut. “Perbaikan dan koreksi data bisa dilakukan melalui feeder yang sudah tersedia,” ucapnya. Agar data bisa terverifikasi dengan baik, Ramli menyarankan untuk memastikan dulu seluruh data mahasiswa yang dimasukkan benar-benar akan diwisuda. Pastikan bahwa seluruh acuan pengajuan reservasi dan pendanaan PIN setidaknya menggunakan SK Yudisium atau SK Wisuda yang mengacu pada eligible PIN. (esy/jpnn)   Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul “Marak Pemalsuan Ijazah, Perguruan Tinggi Wajib Berlakukan PIN per Desember 2020”.

Baca Selengkapnya

• 1
• 2