kemendikbud
Nov
15
2021
8 Poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021
SEVIMA.COM – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Aturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri yang terdiri dari 58 pasal ini diteken Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 lalu. Nadiem menegaskan, aturan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap civitas akademika dalam mewujudkan pembelajaran yang aman. “Tidak ada pembelajaran tanpa rasa aman. Dan ini merupakan kenapa di dalam perguruan tinggi kita, kita harus mencapai suatu ideal yang lebih tinggi dari sisi perlindungan daripada masyarakat di dalam perguruan tinggi kita, baik itu dosen, mahasiswa, maupun semua tenaga kependidikan di dalam lingkungan kampus,” ujar Nadiem dalam acara Merdeka Belajar Episode14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, Jumat (12/11/2021). Baca juga: Benarkah PTN Dilarang Angkat Dosen Tetap Non-ASN Per 1 Desember 2021? Poin-poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Berikut poin-poin penting yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021: 1. Fokus Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah Kekerasan Seksual Nadiem menegaskan, fokus Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah pada satu jenis tindak kekerasan. Peraturan tersebut tidak membahas aktivitas yang bertentangan dengan norma agama dan etika diluar tindak kekerasan seksual. “Kami ingin menegaskan kembali bahwa Permendikbud ini hanya menyasar kepada satu jenis kekerasan, yaitu kekerasan seksual dengan definisi yang sangat jelas,” jelas Nadiem. Merujuk pada Pasal 1, definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. 2. Prioritaskan Hak Korban Perlindungan dan hak korban menjadi prioritas utama dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. “Target dari Permendikbud ini adalah melindungi puluhan ribu bahkan ratusan ribu korban dan untuk mencegah terjadinya kontinuasi daripada korban-korban ini,” kata Nadiem. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan. 3. Sasaran Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sasaran Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 antara lain:a. Mahasiswa;b. Pendidik;c. Tenaga Kependidikan;d. Warga Kampus; dane. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma. Baca juga: Terbaru, 30+ PTN & PTS Terbaik di Indonesia Versi QS AUR 2022 4. Bentuk Kekerasan Seksual Kekerasan seksual yang dimaksud dalam aturan ini mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi komunikasi. Perbuatan verbal dan daring diikutsertakan dengan pertimbangan bentuk kekerasan seksual jenis ini seringkali dianggap sepele padahal berdampak pada psikologi korban dan membatasi hak atas pendidikan atau pekerjaan akademiknya. Secara spesifik, terdapat 21 bentuk kekerasan seksual dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5. 5. Penanganan yang Wajib Dilakukan Perguruan Tinggi Jika terdapat laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 hingga 19. a. Pendampingan Pendampingan berupa konseling, layanan […]
Nov
12
2021
Benarkah PTN Dilarang Angkat Dosen Tetap Non-ASN Per 1 Desember 2021?
SEVIMA.COM – Perguruan tinggi negeri tidak diperkenankan mengangkat dosen tetap non-PNS per 1 Desember 2021. Pengusulan kebutuhan dosen dapat dipenuhi melalui formasi ASN atau dapat mengangkat unsur profesional sebagai dosen tidak tetap. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 68446/A.A3/TI.00.02/2021 tentang Pemberian Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi Dosen Non-ASN di PTN. Baca: Surat Edaran Kemendikbudristek: Pemberian NIDN Bagi Dosen Non-ASN di PTN Aturan tersebut rupanya memantik kebingungan di kalangan masyarakat dan civitas academica. Diperkirakan, masih banyak permasalahan jika aturan tersebut diimplementasikan di lapangan. Dalam SE tersebut, disebut bahwa dosen baru yang direkrut dengan skema non-ASN perlu diusulkan untuk mendapat NIDN paling lambat 30 November 2021. Bagi dosen yang telah mendapatkan NIDK dan berstatus dosen penuh waktu serta bukan dari praktisi perlu dialihkan ke NIDN. Pada akhirnya, dosen yang sudah mendapatkan NIDN, tapi belum ASN, diarahkan mengikuti seleksi ASN (PNS/PPPK). Baca juga : Cara Registrasi/Pengajuan NIDN 2020 di Laman PDDikti Beberapa masalah yang muncul sebagai imbas dari kontrak kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan tersebut antara lain masih munculnya keluhan, mulai dari masa kerja dianggap nol tahun, jabatan akademik hanya diakui sampai magister, tidak diperkenankan melanjutkan studi selama kontrak berlang sung, hingga derajat akademik doktor yang dianggap tidak diakomodasi. ”Seharusnya hal-hal tersebut diakui dan diatur kembali sebagai bentuk keadilan dan penghormatan terhadap dosen-dosen yang sudah mengabdikan diri,” ucap Pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan, Rabu 27 Oktober 2021. Sejak dua tahun terakhir, Cecep yang juga merupakan Guru Besar UPI itu mengatakan, dosen tetap yang berstatus PPPK sudah merupakan hal yang biasa untuk PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Sebelum sebutan PPPK disematkan dalam regulasi, status dosen tersebut seringkali disebut sebagai dosen perguruan tinggi (internal) yang kontraknya dilakukan antara dosen dan perguruan tinggi. ”Untuk kenaikan pangkatnya, gaji, dan lain-lain, sama saja dengan PNS, apalagi ketika memiliki jabatan di kampus. Yang membedakan hanya satu, yakni persoalan pensiun,” ujarnya. Baca juga : Mengenal dan Cara Lengkap Membuat NIDN, NIDK, NUP untuk Dosen Baru Dia melanjutkan, SE tersebut sebenarnya juga bisa disikapi sebagai langkah penye lamatan bagi dosen PTN baru yang dulu bergabung di yayasan. Terutama, bagi dosen-dosen tidak mungkin melamar formasi PNS karena memiliki usia di atas 35 tahun bagi lulusan S2 dan di atas 40 tahun bagi lulusan S3. ”Dengan adanya alih status yayasan perguruan tinggi jadi PTNB, selain aset yang diserahkan kepada pemerintah, dosen-dosennya juga demikian. Kalau ada kejelasan status menjadi tenaga PPPK, itu bagus, tapi memang harus lebih dirinci lagi tentang bagaimana dosen-dosen eks yayasan yang usianya masih di bawah 35 tahun, apakah masih bisa melamar melalui formasi ASN? Kalau bisa, bagaimana pengaturannya?” tutur Cecep. Selain itu, kata Cecep, seharusnya juga ada kejelasan mengenai status kekaryawan dosen-dosen tersebut pada masa mendatang. Masa kerja PPPK terbatas pada waktu tertentu. ”Lalu, bagaimana dengan masa depan dosen-dosen senior yang sudah tidak mungkin lagi melamar menjadi ASN? Bagaimana kejelasan statusnya?” ujarnya. Cecep menilai, seharusnya pemerintah lebih mengapresiasi dosen-dosen tersebut, karena merupakan ”aset” eks yayasan yang dialihkan kepada pemerintah, termasuk status kepegawaiannya. ”Kalau regulasinya belum ada, setidaknya ada pasal-pasal pengecualian. […]
Nov
12
2021
Surat Edaran Kemendikbudristek: Pemberian NIDN Bagi Dosen Non-ASN di PTN
SEVIMA.COM – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan Surat Edaran tentang Pemberian Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) untuk Dosen Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Perguruan Tinggi Nasional (PTN) dengan Nomor 68446/A.A3/TI.00.02/2021. Surat Edaran (SE) tersebut menjelaskan bahwa PTN tidak diperbolehkan melakukan pengangkatan dosen tetap non-ASN mulai 1 Desember 2021. Selain itu, terdapat klausul yang menyebutkan bahwa bagi PTN yang akan merekrut atau mengangkat dosen non-ASN harus terlebih dahulu mengusulkan NIDN sampai 30 November 2021. Baca juga : Cara Registrasi/Pengajuan NIDN 2020 di Laman PDDikti Sedangkan untuk dosen yang sudah mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan berstatus dosen penuh waktu serta bukan dari praktisi perlu dialihkan ke NIDN. Sebelumnya diketahui bahwa PTN Berbadan Hukum (PTN HB) memiliki kewenangan melakukan kontrak dosen non-ASN dengan status dosen perguruan tinggi (internal). Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam mengatakan, SE tersebut merupakan penyesuaian dari UU ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berikut edarannya: Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki sebanyak 39 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). Dari 39 PTNB dimaksud hampir semuanya mengalami kendala yang sama yaitu masih sangat kurangnya jumlah dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Bahkan kendala kurangnya dosen juga dialami perguruan tinggi lain selain PTNB. Dilain pihak untuk mendapatkan dosen baru dengan skema Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mudah dan formasinya sangat terbatas. Untuk mengatasi kekurangan dosen tersebut, pada tahun 2013 diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS pada PTN dan dosen tetap pada PTS. Namun demikian dengan terbitnya UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan terbitnya PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka di dalam instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan untuk mengangkat pegawai di luar PNS dan P3K. Pemenuhan kebutuhan dosen tidak dapat lagi dilakukan melalui pengangkatan dosen tetap non-PNS sejak berlakunya PP 49 tahun 2019. Di sisi lain, untuk peningkatan karir seorang dosen, setiap dosen perlu mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional yang dapat berupa Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau NUP (Nomor Urut Pendidik) sesuai Amanah Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 2 tahun 2016. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Bagi perguruan tinggi yang telah merekrut dosen baru dengan skema dosen tetap non-ASN dapat mengusulkan NIDN dosen dimaksud paling lambat 30 November 2021. Bagi dosen yang telah mendapatkan NIDK yang berstatus dosen penuh waktu (bukan dari praktisi) dapat diusulkan perubahannya dari NIDK ke NIDN. Usulan untuk mendapatkan NIDN harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pemenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2016. Bagi dosen yang sudah mendapatkan NIDN dan belum ASN agar dapat diusulkan mengikuti seleksi ASN (PNS/PPPK). Dengan terbitnya surat ini maka sejak 1 Desember 2021. Perguruan Tinggi Negeri tidak dipcrkenankan mcngangkat dosen tetap non-PNS. Pemenuhan kebutuhan dosen dapat dipenuhi melalui pengusulan formasi A. atau dapat mengangkat dari unsur profesional sebagai […]
Nov
11
2021
Tidak Lolos Perpanjangan Akreditasi Prodi Tahap 1? Ini Solusinya
SEVIMA.COM – Akhir-akhir ini, banyak pihak perguruan yang curhat dan bertanya kepada tim SEVIMA, kalau perguruan tingginya mendapatkan surat pemberitahuan gagal perpanjangan akreditasi Program Studi tahap 1. Apakah Prodi kampus anda juga mengalami hal yang sama, atau sudah lolos? Atau, bahkan tidak tahu/belum mengalami perpanjangan akreditasi tahap 1? Apa Maksud dari Surat Pemberitahuan Itu? Sebenarnya BAN-PT telah mengeluarkan panduan atas pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi (PEPA-PS) yang terdiri atas 3 (tiga) tahapan. Berikut adalah Tahap Pemantauan yang dilakukan oleh BAN PT. Baca juga : Panduan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) Lengkap! Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi (PEPA-PS) dilakukan terhadap program studi menjelang berakhirnya masa berlaku akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap program studi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: Berstatus aktif berdasarkan data PDDikti; Memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti; dan Diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki dosen tetap yang ditugaskan mengampu mata kuliah pada program studi yang di pantau yang tercatat di PDDikti. Untuk program studi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas maka BAN-PT tidak dapat menerbitkan Perpanjangan Keputusan Akreditasi dan pastinya akan mendapat surat pemberitahuan gagal perpanjangan akreditasi Program Studi tahap 1. Untuk program studi yang memenuhi ketentuan tersebut diatas Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan setelah dilakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja program studi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yang terdiri atas 3 tahapan pemantauan, yaitu: Tahap Pemantauan yang dilakukan oleh BAN PT: Tahap 1 dilakukan berdasarkan data pada PDDikti. Pemantauan tahap ini dilakukan secara machine to machine antara PDDikti dan SAPTO Ban-PT. Tahap 2 dilakukan jika Dewan Eksekutif (DE) masih memerlukan informasi yang lebih lengkap dari perguruan tinggi. Tahap 3 dilakukan jika DE masih memerlukan informasi lebih lanjut atas kondisi perguruan tinggi, atau hasil Pemantauan Tahap 2 mengindikasikan adanya penurunan peringkat. Baca juga : Tahapan Pemantauan Akreditasi Ban-PT Terbaru Cara Lolos Perpanjangan Akreditasi Program Studi Tahap 1 Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan pemantauan akreditasi. Kemudian, apa saja yang perlu dilengkapi agar lolos perpanjangan akreditasi program studi tahap 1? Dan bagaimana tipsnya agar lolos perpanjangan pemantauan tahap 1? Point-point yang perlu dilengkapi agar lolos perpanjangan akreditasi prodi tahap 1: Data Mahasiswa meliputi Data jumlah mahasiswa baru (reguler dan transfer) dan jumlah mahasiswa aktif di program studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Data jumlah mahasiswa asing aktif di program studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Data dosen diambil dari basis data transaksi akademik yang terdapat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Data dosen tidak tetap yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Data dosen tidak tetap diambil dari basis data transaksi akademik yang terdapat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan program studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Data kohort lulusan program studi mulai dari tahun pertama studi sampai dengan tahun terakhir sesuai batas masa studi program. Regulasi dan panduan lengkap pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi […]
Oct
08
2021
Nadiem: Kampus Merdeka untuk Pembelajaran yang Lebih Menyenangkan
SEVIMA.COM – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa tujuan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah membuat pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan bagi mahasiswa dan dosen.
Sep
17
2021
6 Hal Seputar API Portofolio SISTER, Perguruan Tinggi Harus Tahu!
SEVIMA.COM – Beberapa hari lalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengumumkan dan meluncurkan 4 aplikasi yang dapat membantu dosen fokus pada peningkatan kinerja.
Sep
10
2021
Apa Itu Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI)?
SEVIMA.COM – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi meluncurkan program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI).
Aug
31
2021
Kemendikbudristek Adakan SPADA Award, Untuk Apresiasi Civitas Kampus
SEVIMA.COM – Bulan lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengadakan penilaian Learning Management System (LMS) Perguruan Tinggi yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan basis penilaian klasterisasi.
Aug
27
2021
Kemendikbudristek Lanjutkan Bantuan Kuota dan UKT
SEVIMA.COM – Kemdikbudristek terus melakukan berbagai upaya agar proses pendidikan Tanah Air terus berjalan optimal selama pandemik. Salah satunya adalah melanjutkan pemberian bantuan kuota dan uang kuliah tunggal (UKT).
Aug
26
2021
Program Kampus Merdeka Dorong Mahasiswa Bangun StartUp
SEVIMA.COM – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nizam mengatakan program Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berwirausaha.
