Berita & Artikel - Kategori

Seputar Pendidikan

Nov

15

2021

...
Dunia Kampus | kemendikbud | Seputar Pendidikan
8 Poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

SEVIMA.COM – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Aturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri yang terdiri dari 58 pasal ini diteken Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 lalu. Nadiem menegaskan, aturan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap civitas akademika dalam mewujudkan pembelajaran yang aman. “Tidak ada pembelajaran tanpa rasa aman. Dan ini merupakan kenapa di dalam perguruan tinggi kita, kita harus mencapai suatu ideal yang lebih tinggi dari sisi perlindungan daripada masyarakat di dalam perguruan tinggi kita, baik itu dosen, mahasiswa, maupun semua tenaga kependidikan di dalam lingkungan kampus,” ujar Nadiem dalam acara Merdeka Belajar Episode14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, Jumat (12/11/2021). Baca juga: Benarkah PTN Dilarang Angkat Dosen Tetap Non-ASN Per 1 Desember 2021? Poin-poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Berikut poin-poin penting yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021: 1. Fokus Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah Kekerasan Seksual Nadiem menegaskan, fokus Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah pada satu jenis tindak kekerasan. Peraturan tersebut tidak membahas aktivitas yang bertentangan dengan norma agama dan etika diluar tindak kekerasan seksual. “Kami ingin menegaskan kembali bahwa Permendikbud ini hanya menyasar kepada satu jenis kekerasan, yaitu kekerasan seksual dengan definisi yang sangat jelas,” jelas Nadiem. Merujuk pada Pasal 1, definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. 2. Prioritaskan Hak Korban Perlindungan dan hak korban menjadi prioritas utama dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. “Target dari Permendikbud ini adalah melindungi puluhan ribu bahkan ratusan ribu korban dan untuk mencegah terjadinya kontinuasi daripada korban-korban ini,” kata Nadiem. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan. 3. Sasaran Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sasaran Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 antara lain:a. Mahasiswa;b. Pendidik;c. Tenaga Kependidikan;d. Warga Kampus; dane. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma. Baca juga: Terbaru, 30+ PTN & PTS Terbaik di Indonesia Versi QS AUR 2022 4. Bentuk Kekerasan Seksual Kekerasan seksual yang dimaksud dalam aturan ini mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi komunikasi. Perbuatan verbal dan daring diikutsertakan dengan pertimbangan bentuk kekerasan seksual jenis ini seringkali dianggap sepele padahal berdampak pada psikologi korban dan membatasi hak atas pendidikan atau pekerjaan akademiknya. Secara spesifik, terdapat 21 bentuk kekerasan seksual dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5. 5. Penanganan yang Wajib Dilakukan Perguruan Tinggi Jika terdapat laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 hingga 19. a. Pendampingan Pendampingan berupa konseling, layanan […]

Nov

12

2021

...
kemendikbud | Seputar Pendidikan
Benarkah PTN Dilarang Angkat Dosen Tetap Non-ASN Per 1 Desember 2021?

SEVIMA.COM – Perguruan tinggi negeri tidak diperkenankan mengangkat dosen tetap non-PNS per 1 Desember 2021. Pengusulan kebutuhan dosen dapat dipenuhi melalui formasi ASN atau dapat mengangkat unsur profesional sebagai dosen tidak tetap. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 68446/A.A3/TI.00.02/2021 tentang Pemberian Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi Dosen Non-ASN di PTN. Baca: Surat Edaran Kemendikbudristek: Pemberian NIDN Bagi Dosen Non-ASN di PTN Aturan tersebut rupanya memantik kebingungan di kalangan masyarakat dan civitas academica. Diperkirakan, masih banyak permasalahan jika aturan tersebut diimplementasikan di lapangan. Dalam SE tersebut, disebut bahwa dosen baru yang direkrut dengan skema non-ASN perlu diusulkan untuk mendapat NIDN paling lambat 30 November 2021. Bagi dosen yang telah mendapatkan NIDK dan berstatus dosen penuh waktu serta bukan dari praktisi perlu dialihkan ke NIDN. Pada akhirnya, dosen yang sudah mendapatkan NIDN, tapi belum ASN, diarahkan mengikuti seleksi ASN (PNS/PPPK). Baca juga : Cara Registrasi/Pengajuan NIDN 2020 di Laman PDDikti Beberapa masalah yang muncul sebagai imbas dari kontrak kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan tersebut antara lain masih munculnya keluhan, mulai dari masa kerja dianggap nol tahun, jabatan akademik hanya diakui sampai magister, tidak diperkenankan melanjutkan studi selama kontrak berlang sung, hingga derajat akademik doktor yang dianggap tidak diakomodasi. ”Seharusnya hal-hal tersebut diakui dan diatur kembali sebagai bentuk keadilan dan penghormatan terhadap dosen-dosen yang sudah mengabdikan diri,” ucap Pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan, Rabu 27 Oktober 2021. Sejak dua tahun terakhir, Cecep yang juga merupakan Guru Besar UPI itu mengatakan, dosen tetap yang berstatus PPPK sudah merupakan hal yang biasa untuk PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Sebelum sebutan PPPK disematkan dalam regulasi, status dosen tersebut seringkali disebut sebagai dosen perguruan tinggi (internal) yang kontraknya dilakukan antara dosen dan perguruan tinggi. ”Untuk kenaikan pangkatnya, gaji, dan lain-lain, sama saja dengan PNS, apalagi ketika memiliki jabatan di kampus. Yang membedakan hanya satu, yakni persoalan pensiun,” ujarnya. Baca juga : Mengenal dan Cara Lengkap Membuat NIDN, NIDK, NUP untuk Dosen Baru Dia melanjutkan, SE tersebut sebenarnya juga bisa disikapi sebagai langkah penye lamatan bagi dosen PTN baru yang dulu bergabung di yayasan. Terutama, bagi dosen-dosen tidak mungkin melamar formasi PNS karena memiliki usia di atas 35 tahun bagi lulusan S2 dan di atas 40 tahun bagi lulusan S3. ”Dengan adanya alih status yayasan perguruan tinggi jadi PTNB, selain aset yang diserahkan kepada pemerintah, dosen-dosennya juga demikian. Kalau ada kejelasan status menjadi tenaga PPPK, itu bagus, tapi memang harus lebih dirinci lagi tentang bagaimana dosen-dosen eks yayasan yang usianya masih di bawah 35 tahun, apakah masih bisa melamar melalui formasi ASN? Kalau bisa, bagaimana pengaturannya?” tutur Cecep. Selain itu, kata Cecep, seharusnya juga ada kejelasan mengenai status kekaryawan dosen-dosen tersebut pada masa mendatang. Masa kerja PPPK terbatas pada waktu tertentu. ”Lalu, bagaimana dengan masa depan dosen-dosen senior yang sudah tidak mungkin lagi melamar menjadi ASN? Bagaimana kejelasan statusnya?” ujarnya. Cecep menilai, seharusnya pemerintah lebih mengapresiasi dosen-dosen tersebut, karena merupakan ”aset” eks yayasan yang dialihkan kepada pemerintah, termasuk status kepegawaiannya. ”Kalau regulasinya belum ada, setidaknya ada pasal-pasal pengecualian. […]

Nov

12

2021

...
Dunia Kampus | kemendikbud | Seputar Pendidikan
Surat Edaran Kemendikbudristek: Pemberian NIDN Bagi Dosen Non-ASN di PTN

SEVIMA.COM – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan Surat Edaran tentang Pemberian Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) untuk Dosen Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Perguruan Tinggi Nasional (PTN) dengan Nomor 68446/A.A3/TI.00.02/2021. Surat Edaran (SE) tersebut menjelaskan bahwa PTN tidak diperbolehkan melakukan pengangkatan dosen tetap non-ASN mulai 1 Desember 2021. Selain itu, terdapat klausul yang menyebutkan bahwa bagi PTN yang akan merekrut atau mengangkat dosen non-ASN harus terlebih dahulu mengusulkan NIDN sampai 30 November 2021. Baca juga : Cara Registrasi/Pengajuan NIDN 2020 di Laman PDDikti Sedangkan untuk dosen yang sudah mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan berstatus dosen penuh waktu serta bukan dari praktisi perlu dialihkan ke NIDN. Sebelumnya diketahui bahwa PTN Berbadan Hukum (PTN HB) memiliki kewenangan melakukan kontrak dosen non-ASN dengan status dosen perguruan tinggi (internal). Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam mengatakan, SE tersebut merupakan penyesuaian dari UU ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berikut edarannya: Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki sebanyak 39 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). Dari 39 PTNB dimaksud hampir semuanya mengalami kendala yang sama yaitu masih sangat kurangnya jumlah dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Bahkan kendala kurangnya dosen juga dialami perguruan tinggi lain selain PTNB. Dilain pihak untuk mendapatkan dosen baru dengan skema Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mudah dan formasinya sangat terbatas. Untuk mengatasi kekurangan dosen tersebut, pada tahun 2013 diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS pada PTN dan dosen tetap pada PTS. Namun demikian dengan terbitnya UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan terbitnya PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka di dalam instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan untuk mengangkat pegawai di luar PNS dan P3K. Pemenuhan kebutuhan dosen tidak dapat lagi dilakukan melalui pengangkatan dosen tetap non-PNS sejak berlakunya PP 49 tahun 2019. Di sisi lain, untuk peningkatan karir seorang dosen, setiap dosen perlu mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional yang dapat berupa Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau NUP (Nomor Urut Pendidik) sesuai Amanah Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 2 tahun 2016. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Bagi perguruan tinggi yang telah merekrut dosen baru dengan skema dosen tetap non-ASN dapat mengusulkan NIDN dosen dimaksud paling lambat 30 November 2021. Bagi dosen yang telah mendapatkan NIDK yang berstatus dosen penuh waktu (bukan dari praktisi) dapat diusulkan perubahannya dari NIDK ke NIDN. Usulan untuk mendapatkan NIDN harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pemenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2016. Bagi dosen yang sudah mendapatkan NIDN dan belum ASN agar dapat diusulkan mengikuti seleksi ASN (PNS/PPPK). Dengan terbitnya surat ini maka sejak 1 Desember 2021. Perguruan Tinggi Negeri tidak dipcrkenankan mcngangkat dosen tetap non-PNS. Pemenuhan kebutuhan dosen dapat dipenuhi melalui pengusulan formasi A. atau dapat mengangkat dari unsur profesional sebagai […]

Nov

12

2021

...
Dunia Kampus | Info Kuliah | Seputar Pendidikan
Kuota Internet Gratis dari Kemdikbud Cair Tiap Tanggal 11-15

SEVIMA.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet di 2021. Bantuan akan disalurkan pada tanggal 11-15 setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Baca juga : Mudah! Ini Cara Mendapatkan Kuota Internet Gratis dari Kemendikbud Besaran Bantuan Data Internet 2021 Pada 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet selama tiga bulan sejak bulan Maret 2021. Adapun besarannya untuk siswa PAUD sebesar 7 GB/bulan. Sementara siswa SD, SMP, SMA/SMK sebesar 10GB/bulan. Bantuan juga diberikan untuk Guru PAUD, SMP, SMA/SMK sebesar 12 GB/bulan dan untuk mahasiswa maupun dosen sebesar 15 GB/bulan. Baca juga : Cara Cek Bantuan Kuota Kemendikbud Ketentuan Kuota Data Internet 2021 Keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta daftar pengecualian yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbud: http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Nov

11

2021

...
Akreditasi | Seputar Pendidikan
Tips Pengajuan & Reservasi PIN Ijazah 100% Berhasil!

SEVIMA.COM – Wah bentar lagi di beberapa perguruan tinggi akan melaksanakan wisuda nih. Bagi mahasiswa, moment wisuda ini sangat berharga tentunya. Untuk itu, bagi admin atau bagian akademik jangan sampai anda merusak kebahagian mahasiswa dengan gagal mendapatkan nomor ijazah nasional dari pusat. Admin kampus sudah pada tahu kan, kalau sejak Desember 2018, Penomoran Ijazah Nasional (PIN) diberlakukan di perguruan tinggi. Namun penerapannya, semua perguruan tinggi sudah harus melaksanakan PIN pada awal tahun 2021. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pemalsuan ijazah. Baca juga : Strategi Cerdas Menuju Pengajuan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) Mengenal Penomoran Ijasah Nasional (PIN) PIN merupakan proses penomoran ijazah dengan menggunakan sistem untuk menghasilkan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan berlaku secara nasional. PIN juga langsung terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), untuk mekanismenya, begitu mahasiswa selesai kuliah langsung dikasih PIN. Jadi begitu PIN dibuka, secara otomatis nomor ijazah masuk pada PDPT atau PDDikti. Jadi, setiap menjelang wisuda, Perguruan Tinggi wajib mengajukan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) di PDDikti, agar mahasiswa yang akan wisuda mendapatkan nomor ijazah nasional. Peraturan ini tertuang pada Surat Edaran nomor 7 tahun 2020 tentang penerapan nomor ijazah nasional dan SIVIL. Namun, ternyata banyak Perguruan Tinggi yang mahasiswanya gagal mendapat Nomor Ijazah Nasional, salah satu masalahnya adalah data tidak eligible. Penyebab data tidak eligible ini dikarenakan, ada salah satu syarat pada poin-poin validator PIN yang belum terpenuhi. Baca juga : Cara Cek Keaslian Ijazah Di SIVIL Ristekdikti Secara Online Prinsip PIN – SIVIL Sebelum, kita masuk pada syarat pada poin-poin validator PIN apa saja, lebih baik kita memahami beberapa prinsip Penomoran ijazah, seperti proses penomoran, bentuk nomor, tahapan PIN secara online dan reservasi. Proses penomoran ijazah terdiri dari2 (dua) tahapan utama, yakni: Reservasi atau Booking nomor ijazah untuk calon lulusan; dan Pemasangan Nomor Ijazah dengan NIM calon lulusan; Nomor Ijazah Nasional (NINA) terdiri dari 15 angka meliputi : Kode Prodi (5 Digit) + Tahun Lulus (4 Digit) + No Urut (5 Digit) + Check Digit (1 Digit); Data acuan menggunakan data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDIKTI; dan NINA akan dinyatakan berlaku apabila dapat di verifikasi melalui sistem verifikasi ijazah elektronik (SIVIL) Alamat Laman PIN, Sivil, Forlap, dan PDDikti : Laman PIN : http://pin.kemdikbud.go.id/pin/ Laman SIVIL : http://ijazah.kemdikbud.go.id/ Laman Forlap : http://forlap.kemdikbud.go.id/ Laman PDDikti : http://pddikti.kemdikbud.go.id/ Tahapan Proses PIN secara online : Melaporkan Aktifitas Mahasiswa ke PDDikti setiap semester via Feeder PDDikti Reservasi NINA sesuai jumlah lulusan di laman PIN Pemasangan Nomor dengan NIM Calon lulusan lalu upload di laman PIN Verifikasi NINA di laman SIVIL Dalam proses pengajuan PIN menggunakan 2 Validator/Syarat yaitu : Validator/Syarat Reservasi : sebuah validasi yang diterapkan untuk melakukan perhitungan terhadap syarat-syarat calon lulusan yang dapat direservasikan nomor ijazahnya. Validator/Syarat Lulus : sebuah validasi yang diterapkan untuk melakukan perhitungan terhadap syarat-syarat calon lulusan yang dapat dipasangkan antara nomor ijazah dan nomor induk mahasiswanya Baca juga : Apa itu Kedaireka, PDDIKTI, PIN, SIVIL, SISTER, Feeder, Ban-PT dan Istilah-Istilah Di Kemendikbud Aturan Reservasi Nomor Ijazah  Semua syarat validator reservasi harus terpenuhi ( misal calon lulusan D4/S1 dapat direservasikan jika […]

Nov

11

2021

...
kemendikbud | Pelaporan PDDikti | Seputar Pendidikan
Tidak Lolos Perpanjangan Akreditasi Prodi Tahap 1? Ini Solusinya

SEVIMA.COM – Akhir-akhir ini, banyak pihak perguruan yang curhat dan bertanya kepada tim SEVIMA, kalau perguruan tingginya mendapatkan surat pemberitahuan gagal perpanjangan akreditasi Program Studi tahap 1. Apakah Prodi kampus anda juga mengalami hal yang sama, atau sudah lolos? Atau, bahkan tidak tahu/belum mengalami perpanjangan akreditasi tahap 1? Apa Maksud dari Surat Pemberitahuan Itu? Sebenarnya BAN-PT telah mengeluarkan panduan atas pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi (PEPA-PS) yang terdiri atas 3 (tiga) tahapan. Berikut adalah Tahap Pemantauan yang dilakukan oleh BAN PT. Baca juga : Panduan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) Lengkap! Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi (PEPA-PS) dilakukan terhadap program studi menjelang berakhirnya masa berlaku akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap program studi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:  Berstatus aktif berdasarkan data PDDikti; Memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti; dan  Diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki dosen tetap yang ditugaskan mengampu mata kuliah pada program studi yang di pantau yang tercatat di PDDikti. Untuk program studi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas maka BAN-PT tidak dapat menerbitkan Perpanjangan Keputusan Akreditasi dan pastinya akan mendapat surat pemberitahuan gagal perpanjangan akreditasi Program Studi tahap 1. Untuk program studi yang memenuhi ketentuan tersebut diatas Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan setelah dilakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja program studi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yang terdiri atas 3 tahapan pemantauan, yaitu: Tahap Pemantauan yang dilakukan oleh BAN PT: Tahap 1 dilakukan berdasarkan data pada PDDikti. Pemantauan tahap ini dilakukan secara machine to machine antara PDDikti dan SAPTO Ban-PT. Tahap 2 dilakukan jika Dewan Eksekutif (DE) masih memerlukan informasi yang lebih lengkap dari perguruan tinggi. Tahap 3 dilakukan jika DE masih memerlukan informasi lebih lanjut atas kondisi perguruan tinggi, atau hasil Pemantauan Tahap 2 mengindikasikan adanya penurunan peringkat. Baca juga : Tahapan Pemantauan Akreditasi Ban-PT Terbaru Cara Lolos Perpanjangan Akreditasi Program Studi Tahap 1 Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan pemantauan akreditasi. Kemudian, apa saja yang perlu dilengkapi agar lolos perpanjangan akreditasi program studi tahap 1? Dan bagaimana tipsnya agar lolos perpanjangan pemantauan tahap 1?  Point-point yang perlu dilengkapi agar lolos perpanjangan akreditasi prodi tahap 1: Data Mahasiswa meliputi Data jumlah mahasiswa baru (reguler dan transfer) dan jumlah mahasiswa aktif di program studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Data jumlah mahasiswa asing aktif di program studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Data dosen diambil dari basis data transaksi akademik yang terdapat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Data dosen tidak tetap yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Data dosen tidak tetap diambil dari basis data transaksi akademik yang terdapat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan program studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Data kohort lulusan program studi mulai dari tahun pertama studi sampai dengan tahun terakhir sesuai batas masa studi program. Regulasi  dan panduan lengkap pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi […]

Nov

09

2021

...
Pelaporan PDDikti | Seputar Pendidikan
Mulai Angkatan Berapa Mahasiswa Wajib Terdata di PDDikti?

SEVIMA.COM – Mulai angkatan berapa mahasiswa di perguruan tinggi wajib terdata di PDDikti Kemendikbud? Sebelumnya Rekan SEVIMA perlu tahu ya, kalau data mahasiswa dan alumni suatu perguruan tinggi di indonesia wajib terdata di PDDikti, lho. Jadi, jika data kamu tidak ada, segera menghubungi kampusmu ya. Kalau Tidak Terdata di PDDikti, Kenapa? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita ketahui dasar kewajiban data mahasiswa harus terdata di PDDikti, yaitu berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), maka secara keseluruhan setiap perguruan tinggi yang ada di indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi. Jadi, hanya mahasiswa dan alumni yang terdata di PDDikti sesuai edaran kemenristekdikti nomor 5478/A.P1/SE/2017 yang diakui oleh Kemendikbudristek Dikti, di luar itu adalah mahasiswa/alumni yang ilegal, dan kemungkinan besar jika sudah lulus, ijazahnya palsu. Wah bahaya ya! Baca juga : Awas! Ini Dampak dan Sanksi Jika Tidak Melakukan Pelaporan PDDikti Data Di PDDikti Sebagai Acuan Penerimaan ASN/PNS Secara Online Bahkan, mulai 2018, Negara menjadikan data di PDDikti sebagai acuan penerimaan ASN/PNS secara online. sebagai akibatnya adalah data alumni yang tidak terdata di PDDikti otomatis tidak lolos pemberkasan Untuk rekan-rekan SEVIMA yang ingin cek datanya di PDDikti, berikut tutorial cara mengecek data di PDDikti ada di link berikut : Cara Cepat Cek Data Mahasiswa dan Dosen Terbaru di PDDikti Mulai Angkatan Berapa Mahasiswa Wajib Terdata di PDDikti? Kembali ke pertanyaan awal, mulai angkatan berapa mahasiswa wajib terdata di PDDikti dan bisa di lacak di laman PDDikti dan turunnya? Pertanyaan ini sering banget di tanyakan oleh operator/admin PDDikti atau bagian akademik di perguruan tinggi, mungkin karena mereka dapat banyak pertanyaan dari mahasiswanya. Sebelum operator berkutat dengan keribetan mengajukan pembukaan periode lampau agar bisa mendatakan mahasiswa tersebut, lebih baik dicek dahulu aturannya, kapan sih perguruan tinggi wajib melaporkan mahasiswanya di PDDikti? J angan-jangan, mahasiswa ini belum wajib untuk didatakan oleh perguruan tinggi ke PDDIKTI? Lalu, sebenarnya ada aturan mengenai angkatan berapa wajib terdata di pddikti, yuk simak aturannya.  Berdasarkan Edaran Kemenristekdikti Nomor 5478/A.P1/SE/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Periode Awal Pelaporan PDDIKTI. 1. Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berlaku untuk : Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta pada Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2003/2004; Program Studi dan Perguruan Tinggi pembinaan Kementerian Agama dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2009/2010; Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 20l2/20l3; Perguruan Tinggi Swasta Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti dimulai sesuai dengan tahun ajaran berlakunya surat keputusan alih bina;  Tahun pemberlakuan untuk awal pelaporan tersebut, juga bergantung pada semester awal lapor program studi sesuai dengan SK izin pelaksanaan atau SK alih bina ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2. Bagi Instansi Pemerintah/Swasta atau masyarakat yang ingin memverifikasi data mahasiswa, maka perlu memperhatikan hal – hal berikut : Untuk data mahasiswa Program Studi Umum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di […]

Nov

09

2021

...
Dunia Akademik | Dunia Mahasiswa | Seputar Pendidikan
10 Manfaat Magang Bagi Mahasiswa, Ketahui Pengertian & Tujuannya

SEVIMA.COM – Kegiatan Magang adalah salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa. Biasanya, kegiatan ini memang diatur oleh kampus sebagai bagian dari persyaratan kelulusan, sehingga mereka yang mengambil bagian dalam magang sudah bisa mendapatkan gelar atau memenuhi syarat untuk lulus. Apa Itu Magang? Magang merupakan proses untuk menerapkan keilmuan atau kompetensi yang didapat selama menjalani masa pendidikan, di dunia kerja secara langsung. Pemagang jadi bisa memahami sistem kerja yang profesional di industri sebenarnya. Pengertian magang menurut Undang-Undang menyebutkan bahwa: magang merupakan bagian dari salah satu pelatihan kerja yang terselenggara di sebuah perusahaan. Baca juga : Info Lengkap Jurusan/Prodi di Perguruan Tinggi, Mata Kuliah Hingga Prospek Kerjanya Apakah Kuliah Wajib Magang? Program magang di beberapa kampus dikenal dengan nama PKL (Praktik Kerja Lapangan). Tujuannya tentu saja untuk memperkenalkan mahasiswa pada iklim dunia kerja. Inilah mengapa di beberapa kampus, PKL menjadi salah satu mata kuliah wajib. Artinya, setiap mahasiswa wajib menempuh fase internship. Terlepas dari mata kuliah wajib atau tidak, program magang seperti PKL memiliki banyak sekali manfaat bagi mahasiswa. Jadi, ketika menempuh hal tersebut, ada baiknya kamu manfaatkan dengan baik setiap prosesnya. Bagaimanapun, ilmu dan pengalaman saat magang belum tentu bisa didapatkan selama empat tahun masa perkuliahan.  Apa Tujuan dan Manfaat Magang? Tujuan magang yang utama adalah mempersiapkan para pelajar/mahasiswa untuk masuk dunia kerja dan bisa memberi keterampilan yang dibutuhkan industri. Bahkan sekarang kemendikbud-Ristek sangat mendukung program magang ini dengan mengeluarkan kebijakan kampus merdeka dan magang bersertifikasi. Namun hal ini tidak semulus yang sering orang perkirakan karena kamu masih harus bersaing dengan kampus-kampus lain dalam hal kesempatan ikutan magang. Lalu, apa manfaat magang? Baca juga : Keuntungan Magang Kampus Merdeka di Kantor SEVIMA Manfaat dari Magang Untuk Mahasiswa Banyak banget manfaat kegiatan magang ini, Maka dari itu, sayang banget kalau kamu tidak memanfaatkan masa-masa magang dengan baik. Apalagi, program magang memiliki banyak manfaat yang bisa berguna buat kamu nantinya.  Nah, kira-kira pa manfaat magang bagi mahasiswa? Yuk simak dibawah ini 10 manfaat magang bagi mahasiswa terutama untuk mereka yang ingin langsung bekerja. Semoga membantu! 1. Mempraktikkan apa yang didapatkan di perkuliahan Orang bijak pernah mengatakan, “orang berilmu bukan orang yang sekolah tinggi, tapi yang tau cara menyelesaikan berbagai persoalan menggunakan ilmunya”. Dengan mengikuti program magang, ilmu-ilmu yang kamu dapatkan di perkuliahan akan bisa langsung kamu praktikan untuk mengatasi permasalahan nyata. 2. Belajar bersosialisasi Ini dia manfaat magang yang selanjutnya. Bergaul bersama teman-teman saat kuliah dengan rekan-rekan di tempat kerja sangatlah berbeda. Di dunia kerja, seakrab apapun kamu dengan teman di kantor, ada batasan profesionalisme yang harus dijaga. Contohnya, kamu memiliki teman akrab yang berbeda departemen, tetapi saat memeriksa hasil pekerjaan mereka, kamu tetap harus bisa bersikap objektif dan tidak begitu saja menerima suatu laporan hanya karena kalian dekat secara personal. Baca juga : Tips Menjalani Kuliah Sambil Magang ala Kemendikbud Ristek  3. Tingkatkan kualitas diri Kemampuan komunikasi kamu tentu akan meningkat karena kamu perlu berkoordinasi dengan kolega lainnya, hal ini akan sangat berdampak positif ke semua aspek dalam hidup kamu. Perusahaan pun akan melihat ini sebagai nilai plus saat kamu […]

Oct

21

2021

...
Pelaporan PDDikti | Seputar Pendidikan
Awas! Ini Dampak dan Sanksi Jika Tidak Melakukan Pelaporan PDDikti

SEVIMA.COM – Pernah mengalami di demo mahasiswa gara-gara data mereka belum terdata di PDDikti gak? Atau disaat kampus yang lain mendapatkan hibah dari Kemendikbud Ristek, namun perguruan tinggi anda kok tidak dapat hibah? Bila pernah, rasanya anda mesti harap-harap cemas. Sebab, kondisi ini bisa saja menandai perguruan tinggi anda ada masalah terkait pelaporan ke PDDikti.

Oct

21

2021

...
Akreditasi | Seputar Pendidikan
Cara Konversi Peringkat Akreditasi Prodi atau Kampus dari Lama ke Baru

SEVIMA.COM – Beberapa waktu yang lalu, ada perguruan tinggi yang konsultasi ke SEVIMA. Beliau bertanya bahwa program studi di kampusnya telah mendapatkan akreditasi A dengan berlandaskan tujuh standar instrumen akreditasi Ban-PT. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara konversi menjadi nilai Unggul?