Perguruan Tinggi | Regulasi & Kepatuhan
Batas Pelaporan PDDikti 2025-2 Kian Dekat, Ini Urutan Kerja agar Data Kampus Tidak Tertahan
27 Oct 2026
SEVIMA.COM – Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan kegiatan akademik yang wajib diimplementasikan oleh perguruan tinggi guna meningkatkan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu (SPM Dikti) ini dikembangkan melalui elemen rangkaian dan proses dalam menjamin mutu pendidikan tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam implementasinya. SPMI dilaksanakan dengan otoritas penuh oleh perguruan tinggi sebagai menjamin kualitas dan mutu pendidikan tinggi, sedangkan SPME merupakan luaran hasil SPMI yang dievaluasi melalui akreditasi.
Seperti apa perbedaannya? Apa saja hubungan keduanya? Berikut pembahasannya.
Sejak dikeluarkannya UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan mutu pendidikan di perguruan tinggi menjadi organisasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Hal ini kemudian diperkuat dengan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 53 yang menjelaskan bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan secara otonom oleh perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
Perguruan tinggi sebagai lembaga yang memiliki cita-cita, program pendidikan, dan tata kelola diberikan kebebasan mendirikan SPMI tanpa bergantung pada kebijakan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan ataupun Kemenristekdikti. Maka untuk memandu penerapan SPMI, perguruan tinggi wajib menyelaraskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
SPMI adalah sistem internal yang dikendalikan dan sekaligus dibentuk langsung oleh perguruan tinggi yang disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Permendikbudristek No.53 Tahun 2023. Maka dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi perlu menerapkan tata kelola yang menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.
Sedangkan SPME adalah kegiatan penilaian dan evaluasi kelayakan suatu perguruan tinggi. SPME dilaksanakan melalui akreditasi yang seluruhnya diselenggarakan oleh Ban Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Nasional (LAM).
Baca juga: MBKM Mandiri Siap Diimplementasikan di Perguruan Tinggi, Apa Saja Komponennya?
Hubungan SPMI dan SPME?
SPMI Dikti adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur menghasilkan SPME. Pelaksanaan SPMI diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi dengan standar nasional dikti secara sistemik.
Hasil pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi ini menjadi bahan penilaian dan evaluasi setiap indikator pelaksanaan SPME yang diselenggarakan oleh lembaga akreditasi nasional dan akreditasi internasional. Maka keluaran SPMI dapat dilihat secara terbuka oleh publik melalui status akreditasi, yakni Tidak Terakreditasi dan Terakreditasi. Melalui status ini publik dapat menilai jaminan mutu yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi.
Harmonisasi SPMI dan SPME
Melalui SPME, SPMI akan menanyakan apakah sesuai dengan penyediaan dan relevansi dari SN Dikti atau tidak. Maka untuk menghasilkan akreditasi dengan status Terakreditasi dan Unggul, perguruan tinggi perlu menerapkan garis besar, tujuan, hingga mencakup SPM Dikti secara mendalam.
Lalu bagaimana dengan perguruan tinggi yang tidak mengimplementasikan SPMI sesuai dengan Standar Dikti? Maka hal ini akan mempengaruhi penilaian SPME dan berdampak pada status tidak terakreditasi atau tidak memenuhi SN Dikti.
Penetapan status tidak terakreditasi disebabkan karena perguruan tinggi yang belum memenuhi standar mutu yang layak berdasarkan penilaian SPME. Maka pada kasus ini, perguruan tinggi akan memberikan jangka waktu untuk perbaikan SPMI selama 6 bulan sebelum keputusan tidak terakreditasi dikeluarkan secara resmi. Maka ini akan menjadi evaluasi dan perbaikan standar mutu pendidikan tinggi.
Agar hal tersebut tidak terjadi, perguruan tinggi perlu meningkatkan standar SPMI untuk pendidikan tinggi yang telah melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) sesuai standar Dikti. Perguruan tinggi perlu menyelaraskan praktik SPMI agar mendapatkan output SPME yang sesuai.
Baca juga: Cegah Kekerasan Seksual, Kemendikbud Luncurkan Modul PPKS di Perguruan Tinggi
Nah itu tadi penjelasan mengenai perbedaan dan pentingnya penyelarasan SPMI dan SPME. Bagi Anda yang memiliki perguruan tinggi dan belum mengimplementasikan SPMI dengan standar yang berlaku, yuk mari berkonsultasi dengan TIM SEVIMA atau kunjungi SEVIMA.COM .
Ingin tahu lebih lanjut terkait pembahasan SPMI? Yuk unduh Majalah SEVIMA !
Diposting Oleh:
Seprila Mayang SEVIMA
Tags:
SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform.
Jadwalkan Diskusi