Forum Rektor PTMA Tegaskan Posisi Sebagai Mitra Strategis dan Kritis Pemerintah

SEVIMA.COM – Di tengah permasalahan kebangsaan, akademisi berperan sebagai mitra strategis dalam menemukan solusi. Hal ini yang dilakukan oleh Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (FR PTMA).

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FR PTMA yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis hingga Jumat, 16-17 Oktober 2025, Forum Rektor PTMA menegaskan posisinya sebagai mitra strategis dan kritis bagi pemerintah.

Sejalan dengan arahan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si. Saat membuka secara resmi Rakernas Forum Rektor PTMA di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (16/10/2025), Haedar menerangkan PTMA perlu bermitra dengan pemerintah dan lembaga pendidikan.

“Yang diperlukan sekarang adalah kemitraan strategis antar seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, baik negeri maupun swasta tanpa ada sekat demi bangsa Indonesia. Kalau ingin Indonesia Emas, seluruh lembaga pendidikan harus bekerja sama,” kata Haedar.

Penegasan FR PTMA sebagai mitra pemerintah secara lengkap disampaikan dalam Pernyataan Sikap FR PTMA sebagai hasil dari Rakernas, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Ketua Umum FR PTMA, Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si. menerangkan, sebagai insan akademis, perguruan tinggi perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah secara proporsional.

“Kami mencoba mengambil sikap proporsional. Tentu kami harus jalin kerja sama dengan pemerintah, tapi di sisi lain kami sebagai insan akademik memiliki kebebasan akademik yang harus dipertanggung jawabkan. Kami harus tetap kritis pada pemerintah secara proporsional,” ungkap Ma’mun yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

FR PTMA mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia secara transformatif dengan mendorong pemerintah untuk merealisasikan amanat konstitusi terkait alokasi anggaran secara efektif, transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada peningkatan mutu serta pemerataan akses pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.

FR PTMA juga mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang berkeadilan dan inklusif, sehingga tidak menimbulkan disparitas antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN), PTN Badan Hukum (PTN-BH), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), serta menjamin keberlanjutan ekosistem pendidikan tinggi nasional yang sehat dan kompetitif.

“Dengan komitmen ini, PTMA akan maju. Tantangannya cukup besar, terutama tentang jumlah mahasiswa. Saya berharap ada kebijakan tegas dari Kemendiktisaintek soal alokasi jumlah mahasiswa. Mestinya PTMA dan Perguruan Tinggi Swasta lainnya menjadi mitra bagi Perguruan Tinggi Negeri,” kata Ma’mun saat sambutan dalam pembukaan Rakernas FR PTMA, Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan pernyataan Ma’mun saat sambutan, terdapat berapa kementerian yang akan bekerja sama dengan FR PTMA di antaranya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu Permodalan Nasional Madani dan Komisi X DPR RI.

Kerja sama yang akan dilakukan ialah untuk menguatkan kolaborasi riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa persoalan kebangsaan yang menjadi fokus dalam hal ini ialah kemiskinan, ketimpangan sosial, degradasi moral, dan tantangan globalisasi.

Poin pernyataan sikap lainnya ialah FR PTMA dalam mendorong adanya kaji ulang UUD NRI 1945 agar sejalan dengan semangat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dengan melibatkan berbagai kalangan, terutama kalangan perguruan tinggi.

FR-PTMA berpandangan bahwa hulu persoalan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia saat ini adalah politik berbiaya mahal. Maka FR-PTMA mendesak kepada DPR RI dan pemerintah untuk membuat “Paket Undang-Undang Politik” (UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pilpres, UU Pilkada) dengan semangat anti politik berbiaya mahal.

Diketahui FR PTMA adalah forum yang dibentuk atas inisiasi rektor-rektor di lingkungan PTMA. Forum ini berfungsi sebagai lembaga pendukung (supporting body) Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan tinggi Muhammadiyah. Melalui forum ini, kolaborasi antar perguruan tinggi dapat diperkuat untuk mengembangkan riset, inovasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Diposting Oleh:

Vinggi SEVIMA