Dihadiri Prof Jimly Asshiddiqie, Kemensesneg Serap Aspirasi Reformasi Polri di Kampus Uniba

Kegiatan ini dihadiri Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Komisioner Reformasi Polri Jenderal Polisi Ahmad Dofiri, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan kalimantan Timur Dr. H. Rendi Susiswo Ismail, Rektor Uniba Dr. Ir. Isradi Zainal, para sultan di Kalimantan Timur, tokoh adat dan masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, serta mahasiswa.

Rektor Uniba Dr. Ir. Isradi Zainal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Balikpapan sebagai tuan rumah. Ia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat Kalimantan Timur dalam memberikan masukan demi perbaikan Polri ke depan. “Ini bukan hanya untuk Polri, tetapi untuk masa depan bangsa. Jika Polri baik, maka negara juga akan menjadi baik. Saya juga menyatakan terhadap integritas dan kapasitas intelektual pimpinan Komisi Percepatan Reformasi Polri.,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro menyampaikan bahwa wilayah Kaltim memiliki tantangan kepolisian yang khas karena luas wilayah mencapai sekitar 129 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4,2 juta jiwa.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 60 persen tahanan di Polda Kaltim merupakan kasus narkotika. Oleh karena itu, Polda Kaltim mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif melalui dialog dengan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta penyelesaian konflik secara musyawarah sebagai ultimum remedium.

Dalam sambutannya, Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum merupakan bagian penting dari cita-cita besar bangsa Indonesia. Ia menilai reformasi Polri pasca-Reformasi 1998 telah membawa kemajuan signifikan, namun belum sepenuhnya tuntas. “Berbagai kepentingan politik masih menjadi tantangan dalam menjaga profesionalisme dan independensi Polri,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pada kesempatan ini, Dr. H. Rendi menyampaikan, terkait penguatan profesionalisme, ia menegaskan bahwa anggota Polri dan TNI seharusnya tidak ditempatkan pada jabatan di luar fungsi institusinya. Jika bertugas di luar relevansi fungsi, maka mekanismenya seharusnya melalui pensiun, sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan kepegawaian sipil.

Ia juga menekankan bahwa pengaturan terkait hal tersebut tidak tepat jika dilakukan melalui Perppu, melainkan cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres), mengingat adanya irisan kewenangan dengan instansi lain. Selain itu, Peraturan Kepolisian dinilai perlu dievaluasi. Menurutnya, Perpol seharusnya dibatasi hanya pada urusan administratif internal kepolisian. Jika mengatur hal yang menyangkut lembaga lain, maka hal tersebut dinilai melampaui kewenangan. “Materi-materi ini merupakan bagian dari agenda reformasi menuju perbaikan Polri ke depan,” pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta yang hadir dengan membahas berbagai isu, mulai dari perambahan hutan, tambang ilegal, perlindungan perempuan, pelayanan publik, hingga dugaan pungutan dalam proses rekrutmen anggota Polri. Menanggapi hal tersebut, Prof. Jimly menegaskan bahwa setiap oknum yang terbukti melakukan praktik pungutan liar akan ditindak tegas. Acara ditutup dengan doa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan dilanjutkan jumpa pers di hadapan puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, media elektronik dan media online.

Sumber: uniba-bpn.ac.id