Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Rektor menegaskan bahwa kerja sama strategis dengan berbagai mitra merupakan langkah penting untuk memperluas dampak pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Penguatan jejaring kemitraan adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa program Tridharma Perguruan Tinggi dapat berjalan optimal, relevan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui koordinasi seperti ini, kita berharap sinergi antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan para mitra semakin solid,” tegasnya.
Prof Rosihon menyampaikan apresiasi kepada Wakil Rektor IV beserta Bagian Kerja Sama yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, sehingga rakor dapat berjalan tertib, lancar, dan menghadirkan mitra strategis dalam jumlah besar. “Atas nama pimpinan saya menyampaikan terimakasih atas kerja keras tim acara bisa terselenggara dan menjadi bagian penting dalam memperkuat reputasi dan jejaring institusi,” jelasnya.
Wakil Rektor IV, Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag., melaporkan bahwa Rakor 2025 diikuti 100 mitra kerja sama yang terdiri dari akademisi, instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga filantropi, dan perusahaan di wilayah Jawa Barat.
Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber dalam sesi Talk Show: Didik Prasetyo, S.S.T., M.Sc. (Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat) Tema: “Peran Kementerian ATR/BPN dalam Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.”
Dr. Ir. Erwin Rinaldi, M.Si. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung) Tema: “Peran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.”
Prof. Fathonih berharap Rakor 2025 menjadi momentum untuk mengimplementasikan sinergi dan kolaborasi strategis lintas lembaga dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Dalam paparannya, Erwin Rinaldi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi melalui program strategis, riset, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemkab Bandung merinci sejumlah capaian pembangunan pada 2024, di antaranya: IPM meningkat menjadi 74,59, Angka kemiskinan turun menjadi 6,19 persen, Gini ratio membaik ke angka 0,346 dan Pertumbuhan ekonomi (LPE) mencapai 5,04 persen.
Kerja sama dengan perguruan tinggi terus diperluas melalui MoU dan PKS yang hingga 2024 berjumlah 67 mitra, meliputi peningkatan kualitas SDM, riset kebijakan daerah, inovasi lingkungan, hingga fasilitasi KKN dan program pentahelix.
Salah satu program unggulan adalah Beasiswa Ti Bupati (BESTI) yang memberikan bantuan biaya kuliah hingga Rp5 juta per semester bagi mahasiswa asal Kabupaten Bandung.
Didik Prasetyo menjelaskan untuk Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf serta rumah ibadah sebagai program prioritas tahun 2025. Hingga Agustus 2025, telah terdaftar 48.849 bidang tanah wakaf yang terdiri dari 44.572 sertipikat analog dan 4.277 sertipikat elektronik.
Secara nasional, jumlah tanah wakaf tersertifikasi mencapai 275.538 bidang atau 50 persen dari total objek tanah wakaf. Meski progres meningkat, kendala tetap ditemui seperti lemahnya koordinasi, dokumen alas hak yang tidak lengkap, dan tanah wakaf yang belum dipisahkan dari sertipikat induk.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, tiga kementerian—Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan Kementerian ATR/BPN—menandatangani Perjanjian Kerja Sama Isbat Wakaf Terpadu pada April 2025. “Melalui skema ini, tanah wakaf tanpa dokumen lengkap dapat diproses melalui isbat di Pengadilan Agama sebelum didaftarkan di Kantor Pertanahan,” ujarnya.
Program Lintas Sektoral (LINTOR) 2025 menargetkan 617 bidang tanah wakaf tersertifikasi, dan hingga kini telah terealisasi 540 bidang atau 87,52 persen, dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah dengan realisasi tertinggi.
Ketua Tim Kerja Sama, Dani Muhammad Nugraha, S.Ag., M.E.Sy., menambahkan bahwa Rakor 2025 bukan hanya pertemuan rutin, tetapi menjadi momentum untuk merumuskan langkah implementatif yang harus dijalankan pada tahun 2026.
“Tahun depan kita tidak boleh berhenti pada MoU atau nota kesepahaman. Yang paling penting adalah rencana implementasi kerja sama yang konkret, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat. UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkomitmen memastikan setiap kerja sama dapat diwujudkan dalam program yang realistis dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi Mitra Kerja Sama Tahun 2025, UIN Sunan Gunung Djati Bandung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat jejaring strategis dan membangun kolaborasi yang produktif bersama para mitra. Melalui sinergi yang lebih solid, universitas berharap dapat menghadirkan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.