Perguruan Tinggi | Regulasi & Kepatuhan
Batas Pelaporan PDDikti 2025-2 Kian Dekat, Ini Urutan Kerja agar Data Kampus Tidak Tertahan
27 Oct 2026
Perguruan Tinggi | Strategi & Tata Kelola
08 May 2026

Catatan editorial: Tokoh dan kampus dalam artikel ini adalah fiktif, disusun untuk keperluan ilustrasi. Namun pola dan angka yang digambarkan mencerminkan kondisi yang umum ditemukan di institusi pendidikan tinggi.
SEVIMA.COM- Proposal itu terlihat rapi. Empat puluh dua halaman, lengkap dengan diagram alur, spesifikasi teknis, dan satu angka di halaman minimal eksekutif sekitar Rp 500 juta untuk membangun sistem informasi akademik sendiri.
Bu Sari, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, membaca halaman itu dua kali. Angkanya memang lebih besar dari penawaran vendor yang masuk bulan lalu, sekitar Rp 17 juta per bulan, atau Rp 612 juta jika dihitung dalam tiga tahun. Selisihnya tidak terlalu jauh. Tapi logikanya terasa masuk akal bayar sekali, sistem jadi milik kampus, tidak ada ketergantungan terhadap mitra.
Yang tidak ada di halaman mana pun adalah biaya tahun kedua dan ketiga.
Proposal yang diajukan ketika membangun sistem akademik disusun dengan rapi dan mudah dilihat oleh Bu Sari. Beberapa anggaran dibutuhkan untuk sesuatu yang dasar mulai dari gaji pengembang, server, alat lisensi . Lamaran terlihat rapi.
Namun, banyak hal yang tidak masuk dalam kalkulasi yang juga menyita waktu hingga berpotensi menyebabkan anggaran akan membengkak. Yang tidak masuk adalah waktu orang-orang di luar tim IT: Wakil Rektor yang hadir setiap review dua mingguan, staf akademik yang mendampingi pemetaan kebutuhan selama 40-60 jam, Kepala BAAK yang menguji sistem di sela pekerjaan utama.
Jika dihitung dalam jam kerja dan dikalikan dengan kompensasi per jabatan, angkanya bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung skala institusi. Sistem yang “milik sendiri” tetap punya harga. Yang berbeda hanya siapa yang membayar dan dalam bentuk apa.
Di akhir tahun pertama, sistem belum selesai. Timeline mundur dua kuartal. Ini bukan soal kemampuan developernya, namun tantangan yang umum dijumpai ketika tim IT mengerjakan sistem domain-spesifik tanpa referensi pengalaman di ekosistem pendidikan tinggi.
Sistem yang selesai dibangun tetap membutuhkan orang yang merawatnya ( maintenance) . Untuk skala menengah, ini berarti 1-2 pengembang tetap setelah go-live . Mengacu pada kisaran umum pasar kerja IT saat ini , gaji pengembang tingkat menengah berkisar sekitar Rp 7-10 juta per bulan. Dalam tiga tahun, komponen ini saja sudah berada pada kisaran Rp 250-720 juta, bergantung pada jumlah orang dan tingkat senioritas yang dibutuhkan.
Format pelaporan PDDikti dan instrumen BAN-PT berubah secara berkala. Setiap siklus perubahan membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan pengerjaan untuk menyesuaikan sistem.
Bagi kampus dengan tim IT yang kecil, ini bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil lalu: selama 1-2 bulan itu, tim yang sama harus menghentikan pekerjaan lain atau bekerja dengan kapasitas seluas.
Biaya server, bandwidth , backup, dan keamanan sistem bukan biaya sekali bayar. Dalam model on-premise , ada biaya listrik, pendingin, dan penyegaran perangkat keras. Dalam model cloud, ada tagihan bulanan yang naik seiring pertumbuhan data siswa. Komponen ini jarang masuk perhitungan awal karena terasa kecil per bulan, tapi signifikan jika dilihat dalam tiga tahun.
Omset di bidang IT termasuk tinggi dibandingkan profesi lainnya. Ketika pengembang yang menjadi kunci mengundurkan diri , kampus tidak hanya kehilangan tenaga, tapi juga kehilangan pengetahuan tentang sistem yang belum tentu terdokumentasi dengan baik. Biaya rekrutmen, onboarding , dan masa transisi penggantinya tidak pernah ada di proposal awal.
Sistem pengembangan proyek menyerap waktu banyak pihak di luar tim pimpinan IT yang menghadiri review secara berkala, staf akademik yang mendampingi pengujian, kepala unit yang memvalidasi alur kerja. Waktu ini tidak muncul di invoice mana pun, tapi tetap punya nilai nyata jika dihitung dalam jam kerja per jabatan.
Untuk menghitung biaya pembangunan sistem akademik, perguruan tinggi dapat melakukan perhitungan menggunakan Total Cost of Ownership (TCO).
Hasil TCO mencakup seluruh proses yang tidak memberikan nilai tambah serta biaya sisa ( scrap ), pengerjaan ulang ( rework ), atau biaya pembuangan lainnya. Untuk itu, Bapak/Ibu dapat menghitung pembangunan sistem akademik ke dalam 3 lapis TCO:
| Lapis | Komponen | Catatan |
| Lapis 1: Pengembangan | Gaji pengembang masa bangun, server awal, alat lisensi | Yang sudah ada di proposal. Umumnya Rp 400-600 juta untuk kampus skala menengah. |
| Lapis 2: Operasional (Tahun 1-3) | Gaji tim maintenance (Rp 7-10 juta/orang/bulan), infrastruktur rutin, penyesuaian PDDikti/BAN-PT per siklus (1-2 bulan kerja), pelatihan staf | Sering tidak dihitung. Akumulasi 3 tahun bisa melampaui Lapis 1. |
| Lapis 3: Risiko | Turnover developer, periode downtime kritis KRS, audit keamanan data (UU PDP 27/2022), kebutuhan integrasi sistem baru | Tidak bisa diprediksi presisinya, tapi bisa diestimasi jaraknya. |
Dari pola yang kami temui selama mendampingi ribuan perguruan tinggi, rujukan perguruan tinggi ada di Lapis 1. Ini lah yang menyebabkan pembengkakan biaya karena tidak menghitung secara keseluruhan.
3 Lapis ini belum menghitung kerugian jika terjadi serangan. Terlebih lagi di era ancaman keamanan data digital perlu diperhatikan dengan jelas. Jimmy, ST, MIS, CISA., Direktur Sistem Informasi Manajemen Universitas Surabaya (UBAYA) pernah membahas masalah ini dalam wawancara terkait 5 Tantangan Terbesar dalam Pengelolaan Data Mahasiswa dan Cara Mengatasinya pada Senin, 5 Mei 2025.
“Ancaman terhadap keamanan data sangat nyata, sehingga perguruan tinggi harus memiliki sistem yang dapat melindungi data mahasiswa secara maksimal agar tidak terjadi berbagai ancaman, mulai ransonware , hacking dan berbagai kendala lainnya. Belum lagi kebutuhan manajemen data,” imbuh Jimmy.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Jimmy menekankan pentingnya pengimplementasian sistem keamanan yang sangat ketat untuk melindungi informasi pribadi siswa.
Tujuan dari kalkulasi TCO bukan untuk menjawab apakah kampus harus membangun sendiri atau menggunakan vendor. Keduanya bisa menjadi pilihan yang tepat, bergantung pada kapasitas, prioritas, dan konteks institusi.
Yang berubah setelah kalkulasi TCO dilakukan adalah kualitas keputusannya.
Kampus yang menghitung Lapis 2 dan 3 sebelum memutuskan tidak akan terkejut di bulan ke-18 ketika tagihan infrastruktur mulai terasa, atau di tahun ketiga ketika pengembang utama mengundurkan diri bersamaan dengan siklus pembaruan instrumen akreditasi.
Sebaliknya, kampus yang melibatkan vendor pun perlu menghitung TCO yang jujur dari sisi mereka: biaya migrasi data, biaya pelatihan staf, risiko ketergantungan vendor, dan terkecil yang mungkin berkurang. Perbandingan yang sisi adil hanya bisa dilakukan jika kedua dihitung dengan kedalaman yang sama.
Pertanyaan yang perlu ada di meja rapat bukan “mana yang lebih murah di tahun pertama?” tapi “mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam tiga tahun?”
Kampus yang beralih ke platform akademik terpadu seperti SEVIMA Platform, umumnya bukan karena proposal in-house mereka terlalu mahal di atas kertas. Namun karena kalkulasi TCO lengkap menunjukkan bahwa biaya di Lapis 2 dan 3, yang tidak pernah masuk proposal awal, melampaui selisih harga yang semula terlihat signifikan.
Platform yang sudah menangani ekosistem akademik ratusan kampus membawa satu keuntungan yang tidak terlihat di brosur mana pun. Di mana beban Lapis 2 dan 3 tidak lagi sepenuhnya di pundak tim IT kampus.
Diposting Oleh:

Seprila Mayang SEVIMA
SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform.
Jadwalkan Diskusi