Menuju Kampus Merdeka Dengan Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal

SEVIMA.COM – Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Kampus Merdeka.

Beberapa kebijakan Kampus Merdeka meliputi: 1. Kemudahan pembukaan program studi baru 2. Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi 3. Perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum dan 4. Hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi.

Kebijakan Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel. Sehingga terciptalah kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Baca juga :  Daftar Lembaga Akreditasi Internasional Diakui Kemendikbud

Meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri

Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan pelajar di dunia kerja sejak awal.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti kemampuan persyaratan, permasalahan nyata, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dannya.

Jadi Kampus Merdeka, merupakan merdeka dalam pembukaan program studi baru, merdeka dalam sistem akreditasi perguruan tinggi, merdeka dalam perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan merdeka dalam hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi. Dari paket keempat merdeka hanya satu yang terkait dan diatur dalam Standar Pendidikan Tinggi yaitu hak belajar siswa tiga semester di luar program studi.

Baca juga :  10 Terobesan Mendikbud dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Berdasarkan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah bersifat wajib dan minimal, sedangkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan setiap perguruan tinggi bersifat wajib dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu melebihi substansi/isi SN Dikti.

Dengan kata lain semua standar yang ditetapkan wajib diimplementasikan dan dilaksanakan bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan. Bukan hanya sekedar ditulis dan disimpan dan ditampilkan saat akreditasi akan tetapi harus menjukkan bukti pelaksanaan atau PPEPP.

Sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Internal juga wajib melaksanakan PPEPP SN Dikti dan SN PT yang dilaksanakan secara sistemik, terus menerus, dan berkelanjutan sehingga tiba waktu untuk akreditasi semua data telah terpenuhi. Sehingga, dengan kata lain, penguatan sistem jaminan mutu internal kampus menjadi salah satu faktor yang penting untuk terwujudnya kampus merdeka.

Sumber: www.republika.co.id

Diposting Oleh:

Fadhol SEVIMA

Mengenal SEVIMA

SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform.

Jadwalkan Diskusi