Kontak Kami

Regulasi & Kepatuhan | Sekolah

Permendikdasmen 6 Tahun 2026: Tata Tertib Ditangani Sekolah, Pelanggaran Hukum Dirujuk ke Pokja

20 Nov 2026

SEVIMA.COM – Sejak 9 Januari 2026, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) membagi pelanggaran di sekolah menjadi dua jalur (Pasal 22). Pelanggaran tata tertib dan kode etik ditangani oleh sekolah sendiri, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dirujuk ke Kelompok Kerja (Pokja) di daerah.

Tugas pertama memilah jalur untuk setiap laporan yang masuk ada pada kepala sekolah. Untuk membantu pemilahan itu, Pedoman Penyelenggaraan BSAN dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memuat enam pertanyaan kunci: bila satu saja dijawab “ya”, laporan harus segera dirujuk ke Pokja.

Karena itu, sekolah perlu menunjuk penerima laporan dan menyiapkan format catatan kejadian sebelum laporan berikutnya masuk.

Saat Laporan Masuk sebelum Jam Pelajaran

Bayangkan Bu Ratna, kepala sebuah sekolah menengah pertama (SMP) dengan 412 murid. Senin pagi pukul 06.40, wali kelas 8 meneruskan pesan WhatsApp dari seorang ibu:

“Bu, anak saya tidak mau berangkat. Katanya ada yang edit fotonya terus disebar di grup kelas.”

Bu Ratna membuka map tata tertib, lalu menutupnya lagi. Tiga pertanyaan langsung muncul:

  1. Apakah kasus ini cukup diselesaikan di sekolah, atau harus dilaporkan ke dinas pendidikan?
  2. Siapa yang mencatat?
  3. Kapan orang tua murid yang menyebarkan foto itu perlu dihubungi, hari ini atau setelah semuanya jelas?

Cerita ini rekaan, tetapi laporan semacam ini bisa datang ke sekolah mana pun. Ketiga pertanyaan Bu Ratna itu dijawab oleh aturan baru, dan jawabannya dimulai dari memilah jalur laporan.

Baca juga: Mengenal PENA School: Aplikasi Sekolah dari 23 Tahun Pengalaman SEVIMA

Apa yang Berubah dari Aturan Lama

  • Dasar hukum. Aturan ini ditetapkan pada 8 Januari 2026, diundangkan pada 9 Januari 2026 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11, dan berlaku sejak diundangkan (Pasal 46).
    Aturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Pasal 45). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meluncurkannya pada 12 Januari 2026.
  • Cakupan. Aturan ini berangkat dari budaya sekolah secara utuh, tidak hanya soal kekerasan. Ada empat aspek yang dicakup (Pasal 1 dan 3), dan foto yang diedit lalu disebar di grup kelas Bu Ratna termasuk aspek keempat:
    1. kebutuhan spiritual;
    2. pelindungan fisik;
    3. kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural;
    4. keadaban dan keamanan digital.
  • Struktur. Masa tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas (Satgas) berakhir, tetapi keduanya tetap menangani laporan yang sedang berjalan sampai Pokja dibentuk (Pasal 43).
    Pokja dibentuk oleh gubernur atau bupati/wali kota, diketuai oleh sekretaris daerah, dengan kepala dinas pendidikan sebagai koordinator (Pasal 29 dan 32).
  • Tenggat Pokja. Pokja dibentuk paling lambat enam bulan sejak aturan berlaku (Pasal 44), yaitu 9 Juli 2026.
    Empat hari setelah tenggat, per 13 Juli 2026 pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Portal Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mencatat 227 pemerintah daerah sudah membentuk Pokja dan 106 sudah mengunggah surat keputusannya. Data ini dilaporkan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur pada 31 Juli 2026. Karena data tersebut berasal dari bulan Juli, keadaan saat ini bisa berbeda. Status pembentukan Pokja juga tidak sama di setiap daerah.
    Periksa status di daerah Bapak/Ibu melalui portal data referensi BSAN Kemendikdasmen atau tanyakan ke dinas pendidikan setempat. Sesuai Pasal 34 ayat (2), di daerah yang belum membentuk Pokja, koordinasi dan rujukan dijalankan oleh dinas pendidikan bersama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  • Pedoman. Kemendikdasmen menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan BSAN. Pedoman ini memuat contoh jenis pelanggaran, indikator rujukan, dan alur penanganan.
  • Tanggung jawab di sekolah. Kepala sekolah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan BSAN di sekolah, dengan arah kebijakan yang menekankan pencegahan dan penyelesaian secara kolaboratif.
  • Sekolah swasta. Badan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, termasuk yayasan, ikut menganggarkan dana penyelenggaraan BSAN (Pasal 42).

Dua Jalur, Dua Cara Menangani

Jalur 1: Pelanggaran Tata Tertib atau Kode Etik (Pasal 23)

Pelanggaran ini ditangani oleh sekolah melalui mekanisme Penanganan Pelanggaran Kolaboratif, dengan tiga tahap:

  1. identifikasi dan klasifikasi laporan;
  2. penanganan;
  3. penutupan dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Urutan prioritasnya: korban dipastikan aman lebih dulu, pelanggar dibantu memahami kesalahannya, lalu rasa aman di sekolah dipulihkan.

Contoh dari Pedoman: terlambat, membolos, menyontek, memaki guru, dan menghina murid lain.

Kesimpulan penanganan dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak.

Jalur 2: Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan (Pasal 24 dan 25)

Pelanggaran jenis ini dirujuk ke Pokja.

Contoh dari Pedoman: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, narkotika, pencurian, pornografi, perjudian, pemerasan, penganiayaan, dan fitnah.

Indikator kunci: luka serius, ancaman senjata, kekerasan seksual, unsur pidana, pola berulang, ancaman atau intimidasi, dan pelanggar dari luar sekolah.

Enam pertanyaan kunci dari Pedoman:

  1. Apakah ada luka fisik yang memerlukan penanganan medis darurat?
  2. Apakah ada unsur intimidasi, paksaan, atau ancaman senjata?
  3. Apakah perbuatan tersebut di luar pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik?
  4. Apakah ada indikasi sebagai kekerasan seksual?
  5. Apakah terduga pelanggar adalah orang dewasa yang menunjukkan pola perilaku kriminal?
  6. Apakah insiden ini terjadi di luar lingkungan sekolah dan melibatkan pihak eksternal?

Bila satu saja pertanyaan dijawab “ya”, laporan segera dirujuk ke Pokja. Sementara itu, sekolah mengamankan korban tanpa konfrontasi fisik dan, bila perlu, menghubungi layanan medis darurat atau polisi.

Bila yang diduga melanggar adalah kepala sekolah, warga sekolah melapor langsung ke Pokja.

Menghubungi orang tua. Pada jalur 2, sekolah dapat menghubungi orang tua korban tanpa menunggu Pokja menangani laporan. Adapun orang tua murid yang diduga melanggar dihubungi setelah sekolah berkonsultasi dengan Pokja dan atas rekomendasinya, sesuai Pedoman.

Berlaku di Kedua Jalur

  • Penanganan tidak boleh memutus hak murid atas pendidikan.
  • Bila laporan tidak terbukti, pihak yang dilaporkan berhak atas pemulihan nama baik, hak, dan dukungan psikologis (Pasal 26).
  • Sesuai Pasal 31 ayat (4), Pokja menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban.

Lalu, Kasus Bu Ratna Masuk Jalur Mana?

Untuk kasus foto yang diedit lalu disebar di grup kelas, pilih jalurnya dengan hati-hati. Pedoman mencantumkan penyebaran rumor dan tindakan mempermalukan di depan umum sebagai contoh kekerasan psikis, yang termasuk jalur 2. Kekerasan psikis juga bisa terjadi melalui media digital.

Karena itu, amankan dulu murid yang menjadi korban, catat kejadiannya, lalu konsultasikan kepada Pokja atau dinas pendidikan pada hari itu juga.

Kasus seperti ini baru cukup ditangani sekolah sebagai pelanggaran kode etik (misalnya menghina murid lain) bila memenuhi semua syarat berikut:

  • tidak ada unsur mempermalukan di depan umum;
  • tidak ada ancaman atau intimidasi;
  • tidak ada unsur pornografi atau kekerasan seksual;
  • bukan bagian dari pola berulang.

Keputusan akhir tetap ada pada kepala sekolah sesuai Pasal 24 ayat (3).

Baca juga: NISN Siswa Pindahan Tidak Terbaca di Sekolah Baru, Apa yang Harus Dilakukan Orang Tua?

Yang Perlu Dicek Kepala Sekolah

Mulai dari Sini

  • Penerima laporan. Tunjuk satu orang penerima laporan dan umumkan namanya kepada guru dan orang tua.
    Sesuai Pasal 12 ayat (2), kanal pengaduan wajib terhubung langsung ke kepala sekolah atau guru yang ditunjuk. Pedoman juga menganjurkan agar setiap laporan mendapat respons awal paling lambat 24 jam.

Setelah Itu

  • Kanal pengaduan. Pedoman memberi contoh kotak kritik dan saran, formulir daring anonim, dan aplikasi pesan singkat. Syaratnya:
    • mudah dijangkau semua warga sekolah, termasuk penyandang disabilitas;
    • menjamin kerahasiaan pelapor;
    • melindungi pelapor dari pembalasan.

    Grup WhatsApp kelas yang dibaca banyak orang sulit menjamin kerahasiaan.

  • Format catatan kejadian. Simpan catatan di tempat yang aksesnya terbatas. Isi catatannya:
    • tanggal dan jam laporan masuk;
    • pelapor;
    • isi laporan;
    • klasifikasi (tata tertib atau peraturan perundang-undangan);
    • langkah yang diambil;
    • kapan orang tua dihubungi.

    Saat merujuk, Pedoman meminta sekolah mencatat waktu menghubungi Pokja, nama petugas Pokja, dan tindak lanjutnya. Laporan ke Pokja memuat deskripsi singkat tanpa menyebut nama murid.

  • Kontak Pokja. Cari tahu Pokja yang membawahi sekolah Bapak/Ibu. Pokja provinsi menangani sekolah yang menjadi kewenangan provinsi, dan Pokja kabupaten/kota menangani sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Pasal 29).
    Umumnya, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota, sedangkan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan menjadi kewenangan provinsi. Bila Pokja belum terbentuk, tanyakan ke dinas pendidikan siapa yang menerima rujukan.
  • Titik rawan. Sesuai Pasal 12 ayat (2), deteksi dini mencakup identifikasi titik rawan di lingkungan sekolah. Contoh dari Pedoman: kamar mandi, gudang, area yang tidak terawasi, dan area yang minim pencahayaan.
  • Tata tertib. Sekolah yang sudah memiliki tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar tidak perlu menyusunnya dari awal. Cukup tinjau ulang agar selaras dengan aturan baru. Pedoman menganjurkan peninjauan paling sedikit sekali setahun.
  • Pemantauan dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan paling sedikit sekali setahun, dan kepala sekolah melaporkan hasilnya kepada Pokja (Pasal 41). Masukkan jadwalnya ke kalender sekolah.
  • Sekolah swasta. Bahas bersama yayasan pos anggaran untuk penyelenggaraan BSAN (Pasal 42).

Pertanyaan yang Sering Muncul

Bagaimana dengan kasus lama yang ditangani TPPK?
TPPK dan Satgas melanjutkan penanganan laporan dugaan kekerasan yang sedang berjalan sampai Pokja terbentuk (Pasal 43).

Bagaimana bila laporan tidak terbukti?
Pihak yang dilaporkan berhak atas pemulihan (Pasal 26). Sampaikan hal ini kepada guru agar tidak ada yang menahan laporan karena takut salah.

Di mana salinan resminya?
Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 dan Pedoman tersedia di portal resmi BSAN Kemendikdasmen (cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/budayasekolahamannyaman) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemendikdasmen.

Langkah Berikutnya

Sebelum laporan berikutnya masuk, tunjuk calon penerima laporan, lalu bahas pertanyaan ini dalam rapat dewan guru:

Bila besok pagi ada laporan yang masuk melalui pesan orang tua, siapa yang pertama menerimanya, dan di mana catatannya disimpan?

Laporan pertama bisa datang lewat pesan orang tua ke nomor pribadi wali kelas, seperti yang dialami Bu Ratna. SEVIMA PENA menyediakan buku penghubung serta fitur pengumuman dan chat yang menghubungkan sekolah dengan orang tua secara terdokumentasi, tanpa wali kelas perlu membagikan nomor pribadinya. Gambaran fiturnya bisa dilihat di penaschool.com.

Diposting Oleh:

revaeka

Tags:

bsan budaya sekolah aman nyaman kepala sekolah pencegahan kekerasan permendikdasmen 6 2026

Mengenal SEVIMA

SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform.

Jadwalkan Diskusi
SEVIMA Platform

Regulasi

Lihat Semua

Video Terbaru

Standar Mutu Kampus Sudah Tercapai, Apa Langkah Selanjutnya?

Artikel Terbaru

Lihat Semua

Kisah Sukses

Lihat Semua