RUU Sisdiknas 2026: Masih Rancangan, Ini yang Perlu Disiapkan Yayasan dan Sekolah Swasta
20 Nov 2026
SEVIMA.COM – Belum ada izin, bantuan, atau kewajiban baru bagi sekolah swasta yang bisa dihitung dari Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sekarang. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati serahkan rancangan RUU itu kepada Badan Legislasi (Baleg) pada Rabu, 8 Juli 2026, namun RUU tersebut belum menjadi undang-undang dan isinya masih bisa berubah.
Per September 2026, anggota Baleg menyebut RUU ini belum selesai dan masuk daftar peluncuran ( carry over ) sebagai bahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027, yang masih disusun. Namun RUU Panitia Kerja (Panja) sudah menyepakati prinsip standar upah minimum bagi guru non-ASN. Oleh karena itu, yayasan yang cepat mencatat data siswa, data guru, dan gaji guru akan lebih siap ketika aturannya jelas.
Saat Satu Berita Membuat Pengurus Bertanya-tanya
Bayangkan Pak Hendra, ketua yayasan yang menuaungi satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama dengan total 410 siswa. Rabu sore, 8 Juli, rombongan panitia menerima tangkapan layar berita tentang RUU Sisdiknas. Bendahara mengetik, “Pak, ini artinya guru kita dapat tunjangan dari negara? Mulai kapan?” Pak Hendra belum yakin itu sudah aturan atau masih rencana, jadi dia belum membalas.
Cerita ini hanya ilustrasi, tetapi situasi seperti itu dialami banyak pengurus yayasan. Persoalannya sering ada pada tahap: rancangan, usulan inisiatif DPR, pembahasan bersama pemerintah, lalu undang-undang. Tangkapan layar berita belum tentu memuat urutan itu.
Jawaban untuk bendahara tadi: belum. Rancangan ini belum menjadi undang-undang dan masih bisa berubah. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyebut target pengesahannya tahun 2027, seperti dikutip Antara pada Juli 2026.
Draf bentuk. Disusun sebagai kodifikasi yang menyatukan aturan-aturan pendidikan yang disebarkan dalam beberapa undang-undang. Menurut DPR, isinya 16 bab dan 257 pasal.
Penyusunan lama. Hetifah Sjaifudian, yang saat itu menjabat Ketua Komisi X dan Ketua Panja RUU, menyebut rancangan tersebut berjalan sejak Januari 2025.
Tahap sekarang. Belum menjadi usul inisiatif DPR. Pada September 2026, anggota Baleg Ledia Hanifa Amaliah menyebut RUU Sisdiknas belum selesai dan menjadi peluncuran ( carry over ) ke Prolegnas Prioritas 2027 yang masih disusun. Pada 10 November 2026, Ledia yang juga anggota Komisi X menyebut Komisi X masih menghimpun masukan fraksi atas draf dan berharap RUU ini bisa didorong menjadi usulan inisiatif DPR pada masa sidang ini.
Tahap berikutnya. Persetujuan sebagai usulan inisiatif DPR pada rapat paripurna, lalu pembahasan bersama pemerintah.
Masukan publik. Masih terbuka. Pada tanggal 7 Oktober 2026, Komisi X mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan Perkumpulan Insan Sekolah Swasta Indonesia (PERISAI). Yayasan juga dapat menyampaikan masukan melalui asosiasi sekolah swasta di daerahnya.
Yang Ada di Draf dan yang Masih Arah
Empat hal ini paling dekat dengan yayasan. Tiap butir diberi label supaya jelas mana yang sudah ada di draf dan mana yang belum menjadi pasal.
Wajib belajar 13 tahun (ada di draf) Satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD), sembilan tahun pendidikan dasar, dan tiga tahun pendidikan menengah. Hetifah menyebut porsi PAUD swasta mencapai 97 persen. Yayasan yang mengelola taman kanak-kanak (TK) atau kelompok bermain perlu mengikuti bagian ini lebih dulu karena pertanyaan pembiayaan kemungkinan sampai ke yayasan.
Guru swasta (prinsip disepakati, besaran belum) Pada RDPU 7 Oktober 2026, Panja RUU Sisdiknas menyepakati prinsip memasukkan standar upah minimum guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan madrasah, ke batang tubuh RUU. Besarannya masih dihitung, kata Lalu Hadrian Irfani. P2G, JPPI, dan PERISAI menawarkan acuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, namun usulan itu belum diputuskan. Karena guru swasta digaji oleh penyelenggaranya, bagian ini patut diikuti yayasan. Rincian pasal tentang upah guru swasta perlu dicek dari naskah resmi begitu dipublikasikan.
Pembiayaan sekolah swasta (arah, belum pasal) Gagasan ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada 27 Mei 2025. MK menyatakan negara wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. MK juga tidak melarang sekolah swasta tertentu memungut biaya, dan bantuan hanya diberikan kepada sekolah swasta yang memenuhi kriteria. Soal RUU, Lalu Hadrian Irfani pada Juni 2025 menggambarkan RUU ingin menegaskan bantuan negara dapat diberikan kepada peserta didik, bukan langsung ke lembaganya, dengan sistem verifikasi yang transparan.
Status yayasan (sikap pemerintah, belum bunyi pasal) Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyebut kelompok masyarakat penyelenggara sekolah diposisikan sebagai “mitra strategis yang sejajar dengan negara” dalam forum di Surabaya, 14 Juni 2026.
Mulai dari bagian yang berlaku untuk semua yayasan, lalu lanjutkan ke bagian khusus bila relevan.
Berlaku untuk semua yayasan
Jumlah siswa aktif (mulai dari sini) Cocok untuk buku induk, daftar kelas, dan catatan tagihan. Bila ada selisih dua atau tiga anak, carilah kebijaksanaan. Salah satu penyebab yang mungkin adalah siswa pindah yang belum dicatat keluar.
Berkas guru Status kepegawaian, sertifikat pendidik, riwayat mengajar, dan beban jam. Berkas yang cepat memudahkan bila nanti ada program yang meminta data itu.
Catatan gaji guru Bila standar upah minimum guru non-ASN nanti masuk pasal, yayasan perlu tahu selisih gaji saat ini dengan acuan yang dipakai. Besaran dan acuannya belum ditetapkan, jadi cukup mulai dengan merekap gaji per guru.
Catatan dana Pisahkan menurut sumbernya: iuran orang tua, dana bantuan pemerintah, dan donasi.
Pemantau Rancangan Undang-undang (RUU) Tunjuk satu pengurus yang mengumpulkan laman resmi DPR dan menteri supaya pengurus grup tidak bergantung pada tangkapan layar.
Khusus yayasan TK atau PAUD
Anak di tahun terakhir. Catat jumlah anak di tahun terakhir sebelum masuk sekolah dasar dan biaya layanan per anak.
Supaya Data Sekolah Tidak Berjalan Sendiri-Sendiri
Di yayasan seperti milik Pak Hendra, data siswa ada di lembar kerja operator, tagihan di buku bendahara, dan berkas guru di peta kepegawaian. Mencocokkan ketiganya memakan waktu. Bila data siswa, pegawai, dan tagihan tersimpan di satu sistem, pertanyaan “berapa siswa aktif, dan berapa yang sudah melunasi?” bisa dijawab tanpa membuka tiga berkas berbeda.
SEVIMA PENA dibuat untuk keperluan itu. Data siswa, guru, dan rombel, presensi harian, serta tagihan SPP dikelola dalam satu aplikasi, dan pengurus yayasan bisa memantau sekolah-sekolahnya dari satu dashboard pimpinan. Gambaran fiturnya bisa dilihat di penaschool.com.
Langkah Berikutnya
Sebelum rapat pengurus berikutnya, mintalah operator dan bendahara menarik jumlah siswa aktif dari buku induk, daftar kelas, dan catatan tagihan, lalu membandingkannya. Dalam rapat, tanyakan: kalau minggu depan diminta daftar siswa aktif dan data guru bersertifikat, berapa lama tim kita bisa menyiapkannya?
SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan
administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform.