Akademik & Mutu | Perguruan Tinggi
Implementasi OBE di 33 Prodi IAIN Parepare: Dari Dokumen Kurikulum ke Pembelajaran yang Diukur
19 Oct 2026
16 Mar 2026
SEVIMA.COM- Rudi sudah bekerja lima tahun, saat ini usianya menginjak 25 tahun. Ia sudah lima tahun bekerja sebagai staf operasional di sebuah perusahaan logistik di Semarang. Ia mengatur jadwal pengiriman, berkoordinasi dengan vendor, dan sudah dua kali percaya menggantikan atasannya saat cuti panjang. Perusahaannya ingin mempromosikannya ke posisi koordinator tetapi jabatan itu mensyaratkan gelar sarjana.
Suatu malam, Rudi tertarik ingin meraih gelar sarjana, ia membuka situs pendaftaran sebuah kampus terkenal. Ia membaca syarat-syaratnya. Lalu beralih mencari kampus lain yang sesuai. Setelah berkutat 2 jam mencari informasi, Rudi menutup laptopnya.
Ia merasa syaratnya terlalu sulit untuk dia yang tidak terlalu fleksibel menyediakan waktu belajar. Tak lama kemudian, ia menutup laptopnya dan memutuskan tidak jadi mendaftar.
Kisah Rudi bukan mengungkapkan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk usia 19-23 tahun yang tidak bersekolah, 39,73 persen tidak masuk sistem pendidikan tinggi karena satu alasan: mereka sudah bekerja . Artinya empat dari sepuluh orang usia kuliah yang tidak kuliah, bukan karena tidak mau tapi karena sosialisasi PMB untuk segmentasi belum menyentuh mereka.
Inilah segmen yang jarang muncul di laporan PMB Anda. Bukan karena mereka tidak ada, tapi karena jalurnya memang terlewat dibuka untuk mereka.
Ada 39,73% segmen yang dapat ditargetkan dimasa PMB perguruan tinggi ada. Ini merupakan angka yang besar.
Masih mengutip dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) , kami membahas lebih rinci mengenai data di lapangan. Dari seluruh penduduk berusia 19-23 tahun, hanya 29,13 persen yang sedang bersekolah. Lebih dari 70 persen populasi usia tersebut tidak berada di sistem pendidikan tinggi manapun. Di pedesaan, angka partisipasi yang mengenyam pendidikan justru lebih rendah lagi hanya 22,12 persen (hal.61).
Indonesia punya pekerjaan rumah besar karena partisipasi pendidikan tinggi. Tapi yang sering luput dari diskusi adalah: mengapa gap ini terus bertahan meski jumlah kampus terus bertambah?
Secara garis besar struktural. Sistem penerimaan mahasiswa baru di sebagian besar perguruan tinggi Indonesia secara implisit dirancang hanya untuk satu profil mahasiswa: lulusan SMA/SMK yang langsung melanjutkan studi, belum memiliki calon pengalaman kerja, dan tersedia penuh untuk mengikuti perkuliahan reguler. Siapapun yang berada di luar profil ini – yang sudah bekerja, yang sempat kuliah lalu berhenti, yang memiliki kompetensi dari jalur non-formal – tidak memiliki pintu masuk yang resmi dan sistematis.
Mereka tidak pernah menjadi “calon pelajar yang gagal konversi.” Mereka bahkan tidak pernah masuk ke corong PMB Anda.
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah jawaban regulasi untuk masalah ini. Diatur melalui Permendikbud Nomor 41 Tahun 2021, RPL memungkinkan pencapaian pembelajaran dari pengalaman kerja, pelatihan, atau pendidikan non-formal diakui sebagai kredit akademik. Seseorang seperti Rudi tidak perlu memulai kuliah dari nol – kompetensi yang sudah ia bangun selama sebelas tahun dapat dikonversi menjadi SKS, mempersingkat masa studi dan mengurangi beban biaya secara signifikan.
Kemendikbudristek bahkan telah menjalankan program RPL Tipe A2 – program nasional yang secara khusus menyasar individu yang pernah mengenyam pendidikan tinggi namun tidak menyelesaikannya, dan kini telah bekerja minimal dua tahun. Ada subsidi biaya kuliah satu semester untuk peserta program ini.
Regulasinya ada. Programnya ada. Subsidinya ada.
Tapi dari lebih dari 4.000 perguruan tinggi aktif di Indonesia, hanya 63 kampus yang tercatat sebagai penyelenggara RPL Tipe A2 – dengan total 453 program studi. Kurang dari 2 persen. Dan dari 63 kampus itu, sebagian besar menonjol di Pulau Jawa – sementara data Susenas 2025 menunjukkan kesenjangan APK PT antara perkotaan dan perdesaan mencapai 15,44 persen poin , terbesar dibandingkan jenjang pendidikan manapun.
Program yang harusnya menjadi solusi nasional, pada praktiknya, hanya dijalankan oleh sebagian institusi kecil – dan distribusinya tidak menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.
Sebelum sebuah kampus memutuskan untuk membuka jalur RPL, pertanyaan yang paling sering muncul adalah: siapa calon muridnya?
Berdasarkan data konstruksi Susenas 2025, profil segmen ini dapat digambarkan dengan cukup jelas.
Yang perlu dipahami adalah: segmen ini tidak akan menanggapi pesan promosi yang sama calonnya dengan pelajar reguler. Mereka tidak akan tergerak oleh iklan “daftar sekarang, mulai semester baru.” Yang relevan bagi mereka adalah pesan yang mengakui pengalaman mereka dan menawarkan jalur yang tidak mengharuskan mereka memulai dari nol.
Membuka jalur RPL bukanlah keputusan yang bisa diambil hanya di tingkat rektorat. Ia menyentuh kapasitas akademik, kesiapan prodi, dan infrastruktur operasional secara bersamaan. Lima pertanyaan berikut bisa menjadi titik awal evaluasi:
Jika lebih dari tiga pertanyaan ini belum memiliki jawaban yang jelas, itu bukan sinyal untuk tidak membuka RPL – itu sinyal bahwa ada infrastruktur yang perlu dibangun lebih dulu agar program ini tidak berjalan setengah-setengah.
Aspek yang sering diremehkan ketika kampus memutuskan membuka jalur RPL adalah sistem kesiapan – bukan hanya kebijakan.
Mahasiswa RPL menghasilkan kompleksitas administrasi yang berbeda dari mahasiswa reguler: dokumen portofolio kerja yang perlu dioperasikan, konversi SKS yang bervariasi antar individu, jadwal kuliah yang mungkin berbeda dari kelas reguler, dan status akademik yang perlu dilacak secara terpisah namun tetap terintegrasi dalam satu sistem. Jika semua ini dikelola secara manual atau dengan sistem yang tidak dirancang untuk variasi tersebut, beban staf operasional akademik akan membengkak – dan program RPL menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.
Kesesuaian sistem menjadi faktor pembeda. Kampus yang sudah mengoperasikan platform PMB digital yang terintegrasi dengan sistem akademik – memungkinkan konfigurasi jalur masuk yang berbeda, pengelolaan dokumen portofolio, dan sinkronisasi data tanpa duplikasi manual – berada dalam posisi yang jauh lebih siap untuk menjalankan RPL secara efisien dan berkelanjutan.
SEVIMA, melalui modul PMB dalam platform SiAkadCloud, menyediakan infrastruktur yang dirancang untuk menangani kompleksitas penerimaan non-reguler seperti ini – dari konfigurasi jalur masuk, pengelolaan berkas portofolio, hingga koneksi langsung ke administrasi akademik. Bukan sebagai solusi instan, tapi sebagai fondasi operasional yang memungkinkan program RPL berjalan tanpa menambah beban di luar kapasitas waktu.
Rudi – atau siapapun yang versi nyatanya ada di kota Anda – tidak akan menunggu selamanya. Sebagian besar dari mereka sudah menemukan kampus lain yang membuka jalur untuk kondisi mereka. Sebagian besar sudah menyerah dan memutuskan gelar bukan untuk mereka.
Mereka tidak tercatat di sistem CRM Anda. Tidak muncul di data drop-off. Tidak pernah masuk laporan analisis PMB. Mereka tidak terlihat bukan karena tidak ada, tapi karena sistem Anda tidak pernah dirancang untuk melihat mereka.
Data demografi sudah menjawab pertanyaan soal permintaan. Regulasi sudah menyediakan kerangka hukumnya. Yang belum terjawab adalah pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah institusi Anda bersedia membangun pintu bagi mereka yang selama ini terpaksa kembali pulang?
Sumber data:
Diposting Oleh:
Seprila Mayang SEVIMA
Tags:
SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform.
Jadwalkan Diskusi