Perguruan Tinggi | Strategi & Tata Kelola
Lima Tahun Tergerus, Mahasiswa Baru Universitas Peradaban Melonjak 39,7 Persen: Ini Resep Rektornya
27 Oct 2026
SEVIMA.COM – Daftar Peraturan Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam upaya mendukung pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan.
Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman utama bagi perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi tridharma, mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut daftar peraturan yang relevan dan penting untuk diketahui oleh pemangku kepentingan pendidikan tinggi, termasuk pengelola perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, serta masyarakat umum.
Dengan memahami dan mengimplementasikan peraturan ini, diharapkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dapat semakin terarah, akuntabel, dan berdaya saing global. Mari kita telaah lebih lanjut kumpulan peraturan ini, yang mencakup aspek kelembagaan, pengelolaan akademik, tata kelola, hingga akreditasi perguruan tinggi.
Daftar Peraturan Perguruan Tinggi
Undang-Undang
Undang-undang terkait penyelenggara pendidikan tinggi
- UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
- UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- UU No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
- UU No 5 Tahun 2014 Tentang Apratus Sipil Negara
- UU No 11 tahun 2014 Tentang Keinsinyuran
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri terkait penyelenggaran pendidikan tinggi
Tahun 2024
- Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 – Profesi, Karier, dan Pengahasilan Dosen
- Permendikbudristek No. 50 Tahun 2024 – Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi
- Permen\ndikbudristek No. 55 Tahun 2024 – Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
Tahun 2023
- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 – Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permendikbudristek No. 43 Tahun 2023 – Pendidikan Profesi Psikologi
- Permendikbudristek No. 60 Tahun 2023 – Perubahan atas Permendikbudristek No. 35 tentang OTK LLDikti
Tahun 2022
- Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022 – Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan ijazah PTLN
- Permendikbudristek No. 8 Tahun 2022 – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendikbudristek
- Permendikbudristek No. 27 Tahun 2022 – Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS Kemendikbudristek
- Permendikbudristek No. 31 Tahun 2022 – Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Permendikbudristek No. 42 Tahun 2022 – Keprotokolan di Lingkungan Kemendikbudristek
- Permendikbudristek No. 45 Tahun 2022 – Perpindahan Mahasiswa
Tahun 2021
- Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 – Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Permendikbudristek No. 35 Tahun 2021 – Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Permendikbudristek No. 38 Tahun 2021 – Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi
- Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 – Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
- Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 – Rekognisi Pembelajaran Lampau
Tahun 2020
- Permendikbud No. 10 tahun 2020 – Program Indonesia Pintar
- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 – Pendirian, Perubahan Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 – Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 – Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No. 2 Tahun 2020 – Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi (UKOM) Mahasiswa bidang Kesehatan
- Permendikbud No. 41 Tahun 2020 – Layanan Informasi Publik di Kemendikbud
Tahun 2019
- Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 – Program Profesi Advokat
- Permenristekdikti No. 7 Tahun 2019 – Perpindahan Dosen WNI dari PTLN ke PT Dalam Negeri
- Permenristekdikti No. 24 Tahun 2019 – Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019 – Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
Tahun 2018
- Permenristekdikti No. 3 Tahun 2018 – Penggabungan dan Penyatuan PTS
- Permenristekdikti No. 9 Tahun 2018 – Akreditasi Jurnal Ilmiah
- Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 – Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS
- Permenristekdikti No. 18 Tahun 2018 – Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- Permenristekdikti No.20 Tahun 2018 – Penelitian
- Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 – Penamaan Prodi pada Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti No. 49 Tahun 2018 – Komite Nasional Kualifikasi Nasional
- Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 – Perubahan Atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNDikti
- Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 – Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan ijin PTS
- Permenristekdikti No. 52 Tahun 2018 – Prosedur Pendirian PTS, Pembukaan Prodi dan Kerjasama Program Bersama pada PTS
- Permenristekdikti No. 53 Tahun 2018 – Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN)
- Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 – Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikasi Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di PT
Tahun 2017
- Permenristekdikti No. 1 Tahun 2017 – Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Prodi PSDKU Perguruan Tinggi
- Permenpanrb No. 13 Tahun 2017 – Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
- Permenristekdikti No. 51 Tahun 2017 – Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- Permenristekdikti No. 54 Tahun 2018 – Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti No. 59 Tahun 2017 – Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai IPK Lulusan PTLN
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2017 – Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kemenristekdikti
- Permenristekdikti No. 91 Tahun 2017 – Perpindahan Dosen dan Pengalihan Tugas PNS Nondosen menjadi Dosen
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Peraturan Badan terkait penyelenggaran pendidikan tinggi
- PerBANPT No. 16 Tahun 2023 – Implementasi Mekanisme Automasi Pada Akreditasi Program Studi
- PerBANPT No. 5 Tahun 2024 – Instrumen PEMUTU PT untuk Perpanjangan Status Terakreditasi PT
- PerBANPT No. 11 Tahun 2024 – Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi
Keputusan Menteri
Keputusan Menteri terkait penyelenggaran pendidikan tinggi
- Kepmendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI
- Kepmendikbudristek Nomor 133 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Penelitian dan Abdimas pada Pendidikan Tinggi
- Kepmendikbudristek Nomor 262 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kemendikbudristek
- Kepmendikbudristek Nomor 209 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen
- Kepmendikbudristek Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional
- Kepmendikbudristek Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional
- Kepmendikbudristek Nomor 384 Tahun 2024Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen
- Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah
Keputusan Direktur Jendral
Keputusan Direktur Jendral terkait penyelenggaran pendidikan tinggi
- Lampiran I Kepdirjen Belmawa No. 232 Tahun 2019 Tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi
- Lampiran V Kepdirjen Belmawa No. 232 Tahun 2019 Tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi
- Kepdirjen Dikti No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
- Kepdirjen Diksi No. 27 Tahun 2022 Tentang Daftar Nama Profram Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi
- Kepdirjen Diktiristek No. 162 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademik
- Kepdirjen Diktiristek No. 163 Tahun 2022 Tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi
- Kepdirjen Diktiristek No. 91 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik
Keputusan Sekretaris Jenderal
- Persesjen 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Persesjen 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Persesjen 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi
Surat Edaran
- SE Dirjen Dikti No. 1247 Tahun 2013 Tentang Penjelasan Program Fast Track
- SE Sesjen No. 5478 Tahun 2017 Tentang Periode Awal Pelaporan PDDikti
- SE Dirjen Vokasi No. 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021
- SE Direktur Sumber Daya No. 2742 Tahun 2021 Tentang Permohonan Penyetaraan Profesor Riset dari LIPI
- SE Dirjen Diktiristek No. 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di PT
- SE Sesjen No. 25 Tahun 2023 Tentang Panduan Registrasi dan Perubahan Data Pendidik
- SE Sesdirjen No. 9828 Tahun 2023 – Panduan dan Penerapan Akun Master PDDikti
- SE Sesjen No. 1 Tahun 2024 Tentang Pengeboran Alur Birokrasi Proses Rigistrasi dan Perubahan Data Dosen
- SE Dirjen Diktiristek No. 2 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 2024
- 2024 Tentang Penyesuaian Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 2024
- SE Sesdirjen No. 2523 Tahun 2024 – Pengumpulan Data IKU PTS 2023
- SE Sesdirjen Diktiristek No. 3712 Tahun 2024 – Prosedur Perubahan Data Mahasiswa Jenis Keluar
- SE Sesdirjen Diktiristek No. 3567 Tahun 2024 – Perpanjangan Pengumpulan Data IKU 2023 PTS
- SE Dirjen Diktiristek No 3 Tahun 2024- Penyesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Dalam menjalankan aktivitasnya, perguruan tinggi di Indonesia tidak hanya dihadapkan pada tantangan akademik, tetapi juga kewajiban untuk mematuhi berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Kumpulan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, transparan, dan akuntabel, baik dalam aspek administrasi, keuangan, maupun pengelolaan sumber daya manusia. Dengan memahami dan mengikuti peraturan yang ada, perguruan tinggi dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas.
Sebagai bagian dari dunia pendidikan, penting bagi setiap pihak di dalam perguruan tinggi untuk terus memperbarui pengetahuan tentang regulasi yang berlaku, guna menjaga kualitas dan integritas institusi. Dengan demikian, peraturan bukanlah hambatan, melainkan pedoman yang dapat membawa perguruan tinggi menuju kemajuan yang lebih baik.
Sumber salinan aturan: dikti.kemdikbud.go.id, jdih.kemdikbud.go.id, lldikti3.kemdikbud.go.id, banpt.or.id dan berbagai sumber lainya
Diposting Oleh:
Fadhol SEVIMA
Mengenal SEVIMA
SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform.
Jadwalkan Diskusi
