10 Kriteria yang Menentukan Keberhasilan Implementasi OBE di Perguruan Tinggi

SEVIMA.COM- Pagi itu salah satu ruang di perguruan tinggi menerima kunjungan asesor dalam rangka visitasi akreditasi. Pimpinan institusi, kepala program studi, dan tim penjaminan mutu hadir lengkap. Slide demi slide dipresentasikan, termasuk kurikulum berbasis OBE yang terlihat rapi dan sesuai pedoman. Hingga seorang asesor menghentikan alur presentasi dengan satu pertanyaan singkat: “Bisa ditunjukkan bagaimana CPL ini dicapai oleh mahasiswa?”

Pertanyaan tersebut tidak segera diikuti jawaban. Bukan karena datanya tidak pernah disusun, melainkan karena tidak ada sistem yang mampu membuktikannya secara cepat dan konsisten. Peta kurikulum tidak terhubung langsung ke asesmen, rekam capaian mahasiswa tidak terkonsolidasi, dan pemahaman OBE berhenti di level dokumen.

Inilah konsekuensi ketika OBE diperlakukan sebagai syarat akreditasi, bukan sebagai sistem akademik yang dijalankan sehari-hari. Selama pembelajaran masih berlangsung dengan pola lama dan OBE hanya menjadi terminologi di laporan, kegagalan semacam ini akan terus berulang. Biasanya, kondisi ini baru disadari ketika perguruan tinggi menargetkan akreditasi unggul saat tidak ada lagi ruang untuk asumsi, hanya bukti yang diminta.

Pertanyaan Kritis Sebelum Implementasi

Bagaimana perguruan tinggi mengetahui apakah dokumen kurikulumnya sudah siap untuk implementasi OBE yang sesungguhnya bukan sekadar memenuhi template?

Pertanyaan ini kritis karena kesalahan di fase dokumentasi akan menghasilkan cascade failure saat eksekusi. CPL yang tidak operasional di level CPMK akan menghantui prodi saat visitasi. Matriks kurikulum yang tidak terdokumentasi digital akan hilang bersama pergantian personel. Mekanisme monitoring yang tidak ada SOP-nya akan menghasilkan data ketercapaian CPL yang inkonsisten atau lebih buruk, tidak ada sama sekali.

10 Kriteria Assessment Kesiapan Dokumen Kurikulum

Pertanyaan yang Jarang Ditanyakan Sebelum Visitasi

Apakah dokumen kurikulum Anda siap untuk diaudit, bukan sekadar memenuhi template?

Pertanyaan ini kritis karena kesalahan di fase dokumentasi akan menjalar ke eksekusi. CPL yang tidak bisa diukur di level mata kuliah (CPMK) akan menjadi masalah saat asesor bertanya. Matriks yang hanya ada di Word akan hilang saat kaprodi berganti. SOP monitoring yang tidak jelas akan menghasilkan data ketercapaian CPL yang inkonsisten, atau tidak ada sama sekali.

Berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, berikut 10 kriteria yang bisa dijadikan instrumen self-assessment sebelum implementasi penuh.

1. Tracer Study & Evaluasi Kurikulum

Tracer study adalah bukti bahwa kurikulum disusun berdasarkan data, bukan asumsi. Data lulusan ≤2 tahun terakhir menunjukkan apakah kompetensi yang diajarkan benar-benar dibutuhkan di dunia kerja. Tanpa ini, revisi kurikulum hanya berdasarkan “perasaan” atau “kebiasaan”, bukan kebutuhan nyata.

Dampak jika tidak dipenuhi: Saat asesor LAM-PT bertanya “apa dasar revisi kurikulum ini?”, prodi tidak punya jawaban berbasis data. Akreditasi unggul hampir mustahil karena tidak ada bukti feedback loop antara alumni dan perbaikan kurikulum.

2. Landasan Kurikulum

Landasan filosofis dan yuridis menjelaskan “mengapa” di balik kurikulum. Ini menjawab pertanyaan fundamental: mengapa kompetensi ini yang dipilih? Mengapa struktur kurikulumnya seperti ini? Landasan yang terdokumentasi menunjukkan bahwa kurikulum dibangun dengan kerangka berpikir yang jelas, bukan sekadar mengikuti template.

Dampak jika tidak dipenuhi: CPL terlihat “mengambang” tanpa fondasi. Asesor akan mempertanyakan asal-usul setiap keputusan kurikulum, dan prodi tidak bisa menjawab selain “ini sudah dari dulu.”

3. Visi-Misi-Tujuan & University Value

CPL harus bisa ditelusuri balik ke visi-misi prodi. Jika prodi mengklaim mencetak “lulusan yang inovatif dan berdaya saing global,” maka harus ada CPL spesifik yang mencerminkan inovasi dan daya saing global tersebut. Keterkaitan ini harus eksplisit, bukan implied.

Dampak jika tidak dipenuhi: CPL terlihat generik, bisa milik prodi mana saja di Indonesia. Tidak ada keunikan. Tidak ada diferensiasi. Identitas prodi menjadi kabur dan lulusannya tidak punya positioning yang jelas di pasar kerja.

4. Profil Lulusan & Rumusan CPL

CPL harus menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. “Menganalisis,” “mengevaluasi,” “merancang” bisa diukur. “Memahami,” “mengetahui,” “menghayati” tidak bisa. Taksonomi Bloom dan KKNI menyediakan kerangka kata kerja yang sudah teruji untuk menyusun CPL yang terukur.

Dampak jika tidak dipenuhi: Seluruh sistem OBE runtuh di titik ini. Jika CPL tidak bisa diukur, maka CPMK tidak bisa diturunkan dengan benar, asesmen menjadi subjektif, dan saat visitasi tidak ada bukti konkret bahwa mahasiswa mencapai kompetensi yang ditargetkan. Dosen bingung, nilai tidak konsisten, dan prodi tidak bisa menjawab pertanyaan paling mendasar: “Bagaimana Anda tahu mahasiswa sudah kompeten?”

5. Penentuan Bahan Kajian

Setiap bahan kajian yang diajarkan harus berkontribusi ke minimal satu CPL. Jika ada materi yang diajarkan tapi tidak terpetakan ke CPL manapun, maka materi tersebut tidak berkontribusi ke profil lulusan dan seharusnya dipertanyakan keberadaannya dalam kurikulum.

Dampak jika tidak dipenuhi: Mahasiswa belajar sesuatu yang tidak jelas gunanya untuk kompetensi mereka. Beban kurikulum membengkak tanpa nilai tambah. Asesor akan bertanya: “Untuk apa ini diajarkan?” dan jawabannya hanya “karena sudah dari dulu ada.”

6. Pembentukan Mata Kuliah & Bobot SKS

Bobot SKS seharusnya mencerminkan beban pencapaian CPL, bukan warisan historis. Jika satu mata kuliah menanggung 5 CPL utama, bobotnya harus proporsional. Sebaliknya, mata kuliah yang hanya berkontribusi ke 1 CPL minor tidak seharusnya memiliki bobot besar.

Dampak jika tidak dipenuhi: Terjadi ketimpangan beban. Mahasiswa menghabiskan waktu besar untuk mata kuliah yang kontribusinya kecil, sementara mata kuliah krusial justru kekurangan waktu. Kurikulum menjadi tidak efisien dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pedagogis.

7. Matriks & Peta Kurikulum

Matriks kurikulum menunjukkan mata kuliah mana yang berkontribusi ke CPL mana. Peta kurikulum menunjukkan bagaimana CPL dicapai secara progresif dari semester 1 hingga semester akhir. Keduanya harus ada dan saling terhubung, menunjukkan learning journey yang koheren.

Dampak jika tidak dipenuhi: Tidak terlihat bagaimana mahasiswa “naik level.” CPL yang sama muncul di semester awal dan akhir tanpa progression yang jelas. Dosen mengajar tanpa tahu posisi mata kuliahnya dalam arsitektur besar kurikulum. Setiap orang jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Saat visitasi, asesor melihat kumpulan mata kuliah, bukan sistem pembelajaran yang terintegrasi.

8. RPS Berbasis CPMK

RPS adalah titik di mana dokumen kurikulum bertemu kenyataan di kelas. Setiap RPS harus memiliki CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang eksplisit, terukur, dan terhubung langsung ke CPL. CPMK inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan asesmen.

Dampak jika tidak dipenuhi: Gap fatal terjadi antara dokumen dan praktik. Matriks kurikulum ada di borang akreditasi, tapi dosen menyusun RPS tanpa mengacu matriks tersebut. Asesmen di kelas tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Mahasiswa lulus dengan transkrip bagus tapi tidak ada bukti pencapaian CPL. Saat asesor meminta “tunjukkan bagaimana CPL ini dicapai,” prodi hanya bisa diam.

9. Implementasi MBKM

MBKM bukan program terpisah dari kurikulum. Setiap aktivitas MBKM (magang, pertukaran pelajar, proyek independen) harus ter-mapping ke CPL yang relevan. Mekanisme konversi SKS harus terdokumentasi: aktivitas apa berkontribusi ke CPL mana, dengan bobot berapa.

Dampak jika tidak dipenuhi: MBKM menjadi “aktivitas sampingan” yang tidak berkontribusi terukur ke kelulusan. Mahasiswa ikut magang 1 semester tapi tidak jelas CPL mana yang dicapai. Saat akreditasi, MBKM terlihat sebagai program formalitas. Ada karena wajib, bukan karena terintegrasi dengan pembelajaran.

10. Manajemen & Mekanisme Pelaksanaan

SOP monitoring ketercapaian CPL memastikan bahwa dokumen kurikulum benar-benar dieksekusi. Siapa yang memastikan dosen mengacu RPS? Bagaimana data ketercapaian CPL dikumpulkan? Kapan evaluasi dilakukan? Tanpa SOP yang operasional, kurikulum hanya menjadi dokumen statis.

Dampak jika tidak dipenuhi: Dokumen kurikulum sempurna di atas kertas, tapi tidak ada yang bisa membuktikan pelaksanaannya. Ketika kaprodi berganti, institutional memory hilang. Orang baru tidak tahu apa yang sudah berjalan dan apa yang belum. Saat visitasi, prodi hanya bisa menunjukkan rencana, bukan bukti. Dan asesor tidak menilai rencana. Asesor menilai eksekusi.

Pola Kegagalan Penerapan OBE di Perguruan Tinggi

Dari praktik di lapangan, kriteria 4, 7, dan 8 paling sering menjadi titik lemah.

Polanya: CPL ditulis dengan terminologi OBE, tapi tidak operasional di level CPMK. Matriks kurikulum ada di dokumen, tapi tidak ada mekanisme yang memastikan dosen mengacu matriks tersebut saat menyusun RPS.

Permendiktisaintek No. 39/2025 menegaskan: dokumentasi harus bisa ditelusuri dari profil lulusan sampai asesmen. Bukan soal “punya dokumen,” tapi “punya jejak bukti yang bisa diaudit.”

Hasilnya: saat visitasi, prodi hanya bisa menunjukkan apa CPL yang ditargetkan, bukan bagaimana CPL dicapai.

Jika jawabannya kurang dari 7, ada pekerjaan rumah sebelum visitasi. Dan pekerjaan rumah ini bukan soal teknis dokumentasi saja, tapi soal bagaimana pimpinan perguruan tinggi membangun sistem dan budaya yang memastikan OBE benar-benar berjalan.

Untuk mendiskusikan strategi ini lebih lanjut, SEVIMA menggelar Executive Workshop bertema “Lead The Future: Memimpin Orkestrasi Kampus Berdampak dengan AI & Kurikulum OBE” bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Kepala LLDIKTI, Prof. Rhenald Kasali, serta ratusan Rektor dan Pakar AI. Khusus untuk pimpinan perguruan tinggi, Bapak/Ibu dapat mendaftar melalui sevi.ma/executive-obe.

Diposting Oleh:

Liza SEVIMA