Pengertian & Perbedaan PTN-BH, PTN-BLU, PTN-Satker

Dunia Kampus
 

adminweb

 

24 Juni 2019

SEVIMA.COM – Banyak nih yang belum tahu tentang beberapa istilah yang sering digunakan untuk status perguruan tinggi negeri, seperti PTN-BH, PTN-BLU, PTN-Satker, kira-kira apa perbedaan dari 3 istilah tersebut? yuk kita jabarkan beberapa istilah tersebut.

1. PTB-BH

PTN BH (perguruan tinggi negeri berbadan hukum) merupakan level tertinggi karena memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tendik. PTN jenis ini beroperasi mirip dengan perusahaan perusahaan BUMN.

2. PTN-BLU

PTN BLU (PTN Badan Layanan Umum) merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara.

3. PTN-Satker

PTN Satker adalah PTN sebagai satuan kerja kementerian. Seluruh pendapatannya, termasuk SPP mahasiswa harus masuk ke rekening negara (kementerian keuangan) terlebih dahulu sebelum digunakan.

Perbedaan dasar pada PTN-BH dan PTN-BLU adalah:

a. Segi Penetapan status

Penetapan PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah, sedangkan penetapan PTN-BLU dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas usul Menteri Ristek dan Dikti.

b. Rujukan pengelolaan

PTN-BH merujuk pada UU PT, PP no. 4 tahun 2014 dengan juknisnya PP tentang Statuta PTN ybs.
PTN-BLU merujuk pada UU PT, PP no.74 tahun 2012 jo PP no.23 tahun 2005 dengan juknisnya Kepmenkeu tentang penetapan status BLU pada PTN ybs.

c. Dasar Penetapan Tarif Layanan

Untuk tarif biaya dan layanan, tarif layanan BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasar usulan pimpinan BLU dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan menteri. Dalam penetapan tarif, PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan menteri. Tarif biaya pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

d. Pola Pelaporan Keuangan:

Pendapatan BLU dilaporkan sebagai PNBP, sedangkan pendapatan PTN Badan Hukum bukan merupakan PNBP. Dari segi aset, aset BLU merupakan aset yang harus dikonsolidasikan dalam BMN, sedangkan aset yang diperoleh dari usaha PTN BH menjadi aset PTN BH yang merupakan aset negara yang dipisahkan, sementara aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan PTN BH yang diperoleh dari APBN merupakan barang milik negara.

e. Penyelenggaraan Prodi

Dari segi otonomi kampus, PTN-BH dapat mandiri dalam membuka dan menutup program studi yang ada di lembaganya, sedangkan PTN-BLU tidak bisa.

f. Pengelolaan SDM (pendidik dan tendik)

PTN-BH merujuk pada pasal 25 butir 4 PP no. 4 tahun 2014
yaitu berwenang menetapkan, mengangkat, membina dan memberhentikan tenaga tetap non pns.

Untuk PTN-BLU kewenangan mengangkat tenaga tetap non PNS terdapat di pasal 33 PP no.74 tahun 2012 jo PP no.23 tahun 2005

Dengan demikian untuk Dosen Tetap Non PNS di PTN-BH ataupun PTN-BLU yang memenuhi persyaratan pasal 10 Permendikbud no. 84 Tahun 2013 dapat mengusulkan NIDN dengan kriteria yang diatur dalam Permen no. 26 tahun 2015 jo no.2 tahun 2016 tentang registrasi pendidik.

Permendikbud no. 84 Tahun 2013 tentang Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta

Permendikbud no. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

Permenristekdikti no. 2 tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permendikbud no.26 Tahun 2015 dan Lampiran. (Sumber: lldikti12.ristekdikti.go.id)

SEVIMA Take IT Easy

Download Best WordPress Themes Free DownloadDownload Best WordPress Themes Free DownloadFree Download WordPress ThemesPremium WordPress Themes Downloadfree online coursedownload huawei firmwareDownload WordPress ThemesZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=

Komentar :