SEVIMA.COM – Sejak dikeluarkan Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (PPPTV) pada 2020 lalu, Kemendikbud RI terus melakukan peningkatan mutu di pendidikan vokasi. Berbagai upaya terus dilakukan agar pendidikan vokasi di Indonesia bisa menghasilkan kualitas lulusan yang terbaik.

 Dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan vokasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan yang dapat memenuhi syarat. Yakni dapat melakukan pekerjaan dan keterampilan yang mumpuni. 

Baca juga: Kolaborasi Vokasi dan DUDI Lahirkan SDM Unggul

Bagaimana proses peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi?

Dituliskan dalam panduan penyusunan proposal Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (PPPTV) Dirjen Vokasi, dalam melakukan proses peningkatan ini, dapat dikembangkan melalui beberapa hal. Antara lain: 

1. Peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai dengan kompetensi
2. Peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan vokasi. 

Sementara itu, dalam sistem penguatan sistem sertifikasi kompetensi, dapat dikembangkan melalui beberapa hal berikut, yaitu: 

1. Pengembangan pada standar kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri
2. Penguatan pada kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi
3. Melakukan sinkronisasi pada sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor. 

Baca juga: SEVIMA Siap Dukung Nikah Massal Vokasi Industri

Lalu, bagaimana dengan penguatan tata kelola pendidikan vokasi?

Dalam panduan penyusunan proposal Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (PPPTV) Dirjen Vokasi, proses penguatan tata kelola pendidikan vokasi rupanya juga membutuhkan perhatian khusus. Maka dari itu, penguatan tata kelola pendidikan vokasi juga akan dikembangkan melalui beberapa hal, yaitu : 

1. Pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan industri/pasar kerja
2. Melakukan peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi
3. Melakukan pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry
4. Pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian
5. Melakukan pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan vokasi
6. Peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja. 

Dengan melakukan penguatan pendidikan vokasi, diharapkan akan mampu membentuk sumber daya manusia yang lebih unggul. Terutama dalam mempersiapkan mahasiswa program vokasi agar lebih siap menghadapi dunia industri dan dunia kerja.